My Personal Notes

Sharing and Blogging

DEMOKRASI TERPIMPIN





BAB I
PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang Permasalahan
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden.Soekarno juga membubarkan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan "Kembali ke UUD' 45".Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.
PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.
Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia. Menurut laporan di "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".
Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat.Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

1.2  Permasalahan
Adapun permasalahan yang saya singkat dalam makalah ini adalah
-          Bagaimana pelaksanaan demokrasi terpimpin
-          Bagaimana system ekonomi masa demokrasi terpimpin
-          Bagaimana proses pembebasan Irian Barat
-          Bagaimana Politik luar negeri mercu-suar dan konsfrotasi
-          Bagaimana Ofensif PKI dan sekutu-sekutunya
-          Bagaimana Pendidikan ,komunikasi massa dan budaya pada masa demokrasi terpimpin
1.3  Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan dari makalah ini adalah :
-          Agar mahasiswa mengetahui pelaksanaan demokrasi terpimpin
-          Agar mahasiswa mengetahui system ekonomi masa demokrasi terpimpin
-          Agar mahasiswa memahami tentang pembebasan Irian Barat
-          Agar mahasiswa mengetahui politik luar negeri mercu-suara
-          Agar mahasiswa memahami ofensif PKI dan sekutu-sekutunya
-          Agar mahasiswa memahami pendidikan, komunikasi massa dan budaya pada masa demokrasi terpimpin



 

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Demokrasi Terpimpin

       Menegakan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin Berlaku Di Indonesia Antara Tahun 1959-1966, Yaitu Dari Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Hingga Jatuhnya Kekuasaan Sukarno.Disebut Demokrasi Terpimpin Karena Demokrasi Di Indonesia Saat Itu Mengandalkan Pada Kepemimpinan Presiden Sukarno.Terpimpin Pada Saat Pemerintahan Sukarno Adalah Kepemimpinan Pada Satu Tangan Saja Yaitu Presiden.
v  Tugas Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin Harus Mengembalikan Keadaan Politik Negara Yang Tidak Setabil Sebagai Warisan Masa Demokrasi Parlementer Atau Liberal Menjadi Lebih Stabil.Demokrasi Terpimpin Merupakan Reaksi Terhadap Demokrasi Parlementer Atau Liberal. Hal Ini Disebabkan Karena :
·         Pada Masa Demokrasi Parlementer, Kekuasaan Presiden Hanya Terbatas Sebagai Kepala Negara
·         Sedangkan Kekuasaan Pemerintah Dilaksanakan Oleh Partai.
Dampaknya Dari Penataan Kehidupan Politik Yang Menyimpang Dari Tujuan Awal Adalah Demokratisasi (Menciptakan Stabilitas Politik Yang Demokratis) Menjadi Sentralisasi (Pemusatan Kekuasaan Di Tangan Presiden).
v  Penyimpangan Yang Dilakukan Dari Demokrasi Terpimpin Terhadap Uud 1945 

1. Kedudukan Presiden
Berdasarkan Uud 1945, Kedudukan Presiden Berada Di Bawah Mpr. Akan Tetapi, Kenyataannya Bertentangan Dengan Uud 1945, Sebab Mprs  Tunduk Kepada Presiden. Presiden Menentukan Apa Yang Harus Diputuskan Oleh Mprs. Hal Tersebut Tampak Dengan Adanya Tindakan Presiden Untuk Mengangkat Ketua Mprs Dirangkap Oleh Wakil Perdana Menteri Iii Serta Pengakatan Wakil Ketua Mprs Yang Dipilih Dan Dipimpin Oleh Partai-Partai Besar Serta Wakil Abri Yang Masing-Masing Berkedudukan Sebagai Menteri Yang Tidak Memimpin Departemen.
2. Pembentukan MPRS
Presiden Juga Membentuk MPRS Berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.Tindakan Tersebut Bertentangan Dengan UUD 1945 Karena Berdasarkan Uud 1945 Pengangkatan Anggota MPRS Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Harus Melalui Pemilihan Umum Sehingga Partai-Partai Yang Terpilih Oleh Rakyat Memiliki Anggota-Anggota Yang Duduk Di MPR. Anggota MPRS Ditunjuk Oleh Presiden Dengan Syarat Adalah Setuju Kembali Kepada Uud 1945, Setia Kepada Perjuangan Republik Indonesia, Dan Setuju Pada Manifesto Politik.Keanggotaan MPRS Terdiri Dari 61 Orang Anggota Dpr, 94 Orang Utusan Daerah, Dan 200 Orang Wakil Golongan. Tugas MPRS Terbatas Pada Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
3. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (Dpa) Dibentuk Berdasarkan Penetapan Presiden No.3 Tahun 1959.Lembaga Ini Diketuai Oleh Presiden Sendiri Dengan Keanggotaan 45 Orang. Keanggotaan Dpas Terdiri Atas Satu Orang Wakil Ketua, 12 Orang Wakil Partai Politik, 8 Orang Utusan Daerah, Dan 24 Orang Wakil Golongan. Tugas Dpas  Adalah Memberi Jawaban Atas Pertanyaan Presiden Dan Mengajukan Usul Kepada Pemerintah.
Pelaksanaannya Kedudukan Dpas Juga Berada Dibawah Pemerintah Atau Presiden Sebab Presiden Adalah Ketuanya. Hal Ini Disebabkan Karena Dpas Yang Mengusulkan Dengan Suara Bulat Agar Pidato Presiden Pada Hari Kemerdekaan Ri 17 Agustus 1959 Yang Berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” Yang Dikenal Dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) Ditetapkan Sebagai Gbhn Berdasarkan Penpres No.1 Tahun 1960. Inti Manipol Adalah Usdek (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Dan Kepribadian Indonesia).Sehingga Lebih Dikenal Dengan Manipol Usdek.
4. Pembentukan DPR Baru Perlihan Dari DPR Lama
Pada Tahun 1959  Dalam Hasil Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953  Dimana Dalam Menjalankan Tugasnya Harus Berlandaskan Uud 1945 Dengan Syarat Menyetujui Segala Perombakan Yang Dilakukan Pemerintah Sampai Tersusunnya Dpr Baru. Semula Tampak Mengikuti Segala Kebijakan Presiden Soekarno Tetapi Dalam Kenyatannya Mereka Menolak Rencana Anggran Belanja Tahun 1960 Dan Ini Awal Dikeluarkannya  Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960 Yang Menyatakan Pembubaran Dpr Hasil Pemilihan Umum Ditahun 1955 Dengan Disusul Pembentukan Dpr Baru Yang Diberi Nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (Dpr Gr) Pada 24 Juni 1960.’’Penggodongan’’ Komposisi Dilakukan Di Istana Tampaksiring,Bali Dengan Mengundang Para Ketua Tiga Partai Besar Yaitu Pni, Nu, Dan Pki Serta Colonel Wiluyo Puspoyudo Yang Mewakili Tni Ad. Para Anggota Dpr Gr Dilantik Pada 25 Juni 1960 Dengan Komposisi Jumlah Wakil Golongan Nasionalis, Islam, Dan Komunis Adalah 44, 43 Dan 30 , Lalu Jumlah Itu Berubah Jika Dihitung Anggota Resminya Tidak Mewakili Partai Politik Maka Perimanagan  Suara Golongan Nasional, Islam, Komonis Adalah 44+50= 94, 43+24= 67, Dan 30+51 = 81 Pada Hal Dalam Dpr Hasil Pemilihan 1955 Perbandingan Kursi Untuk Nasionalis : Islam : Komonis Adalah 65 : 115 : 42 Tetapi Pada Dpr Gr Partai Nasionalis Dan Komunis Memperoleh Keuntungan Masing-Masing 94-64 Kursi= 25 Kursi Dan 82-49= 48 Kursi Dari Sini Terlihat Bahwa Pki Lah Yang Memperoleh Keuntungan Besar Dari Kebijakan Presiden Soekarno .
Terhadap Perkembangan Politik Itu Pernah Ada Reaksi Ketidak Puasan Dari Kalangann Partai-Partai Antaranya Pemimpin Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Pni . Beberapa Tokoh Nu Pernah Menyatakan Keberatannya Terhadap Pembubaran Dpr Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955 Dan Mengancam Akan Menarik Pencalonan Anggota-Anggotanya Untuk Dpr Gr , Akan Tetapi Setelah Ada Penambahan Kursi  Untuk Nu , Sikap Merekapun Berubah Dan Memberikan Kesempatan Kepada Presiden Soekarno Untuk Meneruskan Kebijakan Politiknya. Namun Ro’is Aam , K.H Wahab Chasbullah Dan Nu Sesungguhnya Menolak Kabinet Naskom Dan Menolak Kerja Sama Dengan Pki.Memang Dikalangan Partai-Partai Terdapat Variasi Sikap Dan Pendapat,Yang Disebakan Tidak Adannya Kesatuan Pendapat Dikangan Partai Sehingga Beberapa Tokoh Partai Menggabungkan Diri Dalam Suatu Kelompok Yang Dinamakan Diri Liga Demokrasi Yang Menentang Dpr Gr. Diketuai Oleh Imron Rosyadi Dari Nu , Parkindo , Partai Katolik , Liga Muslimin , Psii , Dan Masyumi Pada Akhir Maret 1960 Liga Tersebut Mengeluarkan Pernyataan Antaranya : Supaya Dibentuknya Dpr Yang Demokratis Dan Konstitusional. Kegiatan Ini Berjalan Pada Saat Presidan Soekarno Diluar Negeri Dan Terhenti Ketika Soekarna Balik Dari Perjalanannya Yang Didukung Oleh Pedana Menteri Djuanda Selaku Pejabat Presidan Selama Presiden Berada Diluar Negeri Dengan Sikap Toleran Karena Soekarno Melarang Liga Demokrasi .

              Interaksi Tiga Kekuatan
Pada Perkembangan Selanjutnya , Kekuatan Politik Terpusat Ditangan Presidan Dengan Tni Ad Dan Pki Disampingnya. Sehubungan Dengan Strateginya’’menempel’’ Pada Presiden Soekarno , Pki Secara Sistematis Berusaha Memperoleh Citra Sebagai Pancasilais Dan Menukung Kebijakan-Kebijakan Presiden Yang Menguntungkan Pki. D.N. Aidit Mengatakan Melaksanakan Manipol Secara Konsekuen Dalah Samahal Dengan Melaksanakan Program Pki.Ajaran Nasakom (Nasionlis, Agama, Dan Komonis) Ciptaan Soekarno Dimanfaatkan Benar Oleh Pki Karena Mendapat Tempat Sebagai Unsur Sah Dalam Konstelasi Politik Indonesia. Dimana Kabinet Terbentuk Tanpa Unsur Komonis ,Tetapi Presiden Memberikan Imbalan Pada Pki Kedudukan Dalam Mprs, Dprs,Dpr Gr, Dpa, Pengurus Besar Front Nasional Serta Dalam Musyawara Pembantu Pimpinan Revolusi (Mprs). Tni Ad Mensinyalir Adanya Tindakan-Tindakan Pengacauan Yang Dilakukan Pki Dimalam Tepatnya Dijawa Tengah Melalui Lisan Dan Tulisan Melaporkan Perbuatan-Perbuatan Serta Meminta Perhatian Presiden Soekarno Dengan Bukti-Bukti Pki Berencana Mengadakan Pengacauan  Disumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Dengan Berdasarkan Undang-Udang Keadaan Bahaya Dipimpin Tni Ad Mengambil Tindakan Pengawasan Terhadap Pki . Dipusat Harian Rakjat Dilarang Terbit, Dan Dikeluarkan Perintah Penangkapan D.N Aidit Dan Kawan-Kawan Akan Tetapi Mereka Berhasil Melarikan Diri Dan Segala Kegiatan Pki Ditingkat Daerah-Daerah Seperti Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Dibekukan. Tindakan Pimpinan Tni Ad  Tidak Mendapatkan Persetujuan Presiden Yang Malahan Memerintahkan  Agar Segala Keputusan Dicabut Kembali.
Di September 1960 Diadakan Sidang Penguasan Perang Tertinggi (PERPERTI) Dengan Pengusa Perang Daerah (PERPERDA) Se-Indonesia Di Istana Negara. Dalam Sidang Ini TNI AD Dan Panglima Daerah  Mengingatkan Presiden  Agar Jangan Terlampau Percaya Atas Keloyalan PKI Baik Dalam Pertimbangan Ideologis Maupun Atas Pengalaman Masa Lampau. Tetapi Presiden Soekarno Tetap Pada Kebijakan Melarang Peperda Yang Mengambil Tindakan Politis Terhadap Pki.Sikap Menggayung Komonis Dimanfaatkan Oleh Pki Dengan Meningkatkan Apa Yang Disebut ‘’Ofensif Fobi’’,Anti-Nasakom Adalah Anti-Pancasila Dan Kontrarevolusioner Yang Menganggap ‘’PKI Adalah Yang Palingprogresif Revolusioner’’ Dan Sebagainya.

2.2 Sistem Ekonomi Demokrasi Terpimpin

                  Ekonomi-Keuangan
Seiring Dengan Perubahan Politik Menuju Demokrasi Terpimpin Maka Ekonomipun Mengikuti Ekonomi Terpimpin.Dimana Ekonomi Indonesia Bersifat Agraris Yang Lebih Kurang 80% Dari Penduduk Hidup Dalam Pertanian Ataupun Perkebunan Dan Hasilnya Dijual Dan Diekspor Keluar Negeri Untuk Memperoleh Devisa Atau Valuta Asing Guna Membeli Atau Mengimpor Berbagai Bahan Baku Dan Barang Konsumsiyang Tidak Dapat Dihasilkan Di Indonesia, Sehingga Ekonomi Terpimpin Merupakan Bagian Dari Demokrasi Terpimpin. Dimana Semua Aktivitas Ekonomi Disentralisasikan Di Pusat Pemerintahan Sementara Daerah Merupakan Kepanjangan Dari Pusat. Langkah Yang Ditempuh Pemerintah Untuk Menunjang Pembangunan Ekonomi Adalah Sebagai Berikut:
1. Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional
Untuk Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Di Bawah Kabinet Karya Maka Dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) Pada Tanggal 15 Agustus 1959 Dipimpin Oleh Moh.Yamin Dengan Anggota Berjumlah 50 Orang.Tugas Depernas :
-          Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Yang Berencana
-          Menilai Penyelenggaraan Pembangunan
Hasil Yang Dicapai, Dalam Waktu 1 Tahun Depenas Berhasil Menyusun Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Tahun 1961-1969 Yang Disetujui Oleh MPRS. Mengenai Masalah Pembangunan Terutama Mengenai Perencanaan Dan Pembangunan Proyek Besar Dalam Bidang Industri Dan Prasarana Tidak Dapat Berjalan Dengan Lancar Sesuai Harapan. 1963 Dewan Perancang Nasional (Depernas) Diganti Dengan Nama Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) Yang Dipimpin Oleh Presiden Sukarno.
2. Penurunan Nilai Uang
Tujuan Dilakukan Devaluasi :
-          Guna Membendung Inflasi Yang Tetap Tinggi
-           Untuk Mengurangi Jumlah Uang Yang Beredar Di Masyarakat
-          Meningkatkan Nilai Rupiah Sehingga Rakyat Kecil Tidak Dirugikan.
Maka Pada Tanggal 25 Agustus 1959 Pemerintah Mengumumkan Keputusannya Mengenai Penuruan Nilai Uang (Devaluasi), Yaitu Sebagai Berikut.
-          Uang Kertas Pecahan Bernilai Rp. 500 Menjadi Rp. 50
-          Uang Kertas Pecahan Bernilai Rp. 1.000 Menjadi Rp. 100
-          Pembekuan Semua Simpanan Di Bank Yang Melebihi Rp. 25.000
Tetapi Usaha Pemerintah Tersebut Tetap Tidak Mampu Mengatasi Kemerosotan Ekonomi Yang Semakin Jauh, Terutama Perbaikan Dalam Bidang Moneter.Para Pengusaha Daerah Di Seluruh Indonesia Tidak Mematuhi Sepenuhnya Ketentuan Keuangan Tersebut.Pada Masa Pemotongan Nilai Uang Memang Berdampak Pada Harga Barang Menjadi Murah Tetapi Tetap Saja Tidak Dapat Dibeli Oleh Rakyat Karena Mereka Tidak Memiliki Uang.
3. Kenaikan Laju Inflasi                                                                               
v  Latar Belakang Meningkatnya Laju Inflasi :
a)      Penghasilan Negara Berupa Devisa Dan Penghasilan Lainnya Mengalami Kemerosotan
b)      Nilai Mata Uang Rupiah Mengalami Kemerosotan
c)       Anggaran Belanja Mengalami Defisit Yang Semakin Besar
d)      Pinjaman Luar Negeri Tidak Mampu Mengatasi Masalah Yang Ada
e)      Upaya Likuidasi Semua Sektor Pemerintah Maupun Swasta Guna Penghematan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Berhasil
f)       Penertiban Administrasi Dan Manajemen Perusahaan Guna Mencapai Keseimbangan Keuangan Tak Memberikan Banyak Pengaruh
g)      Penyaluran Kredit Baru Pada Usaha-Usaha Yang Dianggap Penting Bagi Kesejahteraan Rakyat Dan Pembangunan Mengalami Kegagalan.
v  Kegagalan-Kegagalan Tersebut Disebabkan Karena:
a)      Pemerintah Tidak Mempunyai Kemauan Politik Untuk Menahan Diri Dalam Melakukan Pengeluaran.
b)      Pemerintah Menyelenggarakan Proyek-Proyek Mercusuar Seperti Ganefo (Games Of The New Emerging Forces ) Dan Conefo (Conference Of The New Emerging Forces) Yang Memaksa Pemerintah Untuk Memperbesar Pengeluarannya Pada Setiap Tahunnya. 
v  Dampak Yang Ditimbulkan :
-          Inflasi Semakin Bertambah Tinggi
-          Harga-Harga Semakin Bertambah Tinggi
-          Kehidupan Masyarakat Semakin Terjepit
-          Indonesia Pada Tahun 1961 Secara Terus Menerus Harus Membiayai Kekeurangan Neraca Pembayaran Dari Cadangan Emas Dan Devisa
-          Ekspor Semakin Buruk Dan Pembatasan Impor Karena Lemahnya Devisa.
-          1965, Cadangan Emas Dan Devisa Telah Habis Bahkan Menunjukkan Saldo Negatif Sebesar Us$ 3 Juta Sebagai Dampak Politik Konfrontasi Dengan Malaysia Dan Negara-Negara Barat.
v  Kebijakan Pemerintah :
-          Keadaan Defisit Negara Yang Semakin Meningkat Ini Diakhiri Pemerintah Dengan Pencetakan Uang Baru Tanpa Perhitungan Matang. Sehingga Menambah Berat Angka Inflasi.
-          13 Desember 1965 Pemerintah Mengambil Langkah Devaluasi Dengan Menjadikan Uang Senilai Rp. 1000 Menjadi Rp. 1.
v  Dampaknya Dari Kebijakan Pemerintah Tersebut :
-          Uang Rupiah Baru Yang Seharusnya Bernilai 1000 Kali Lipat Uang Rupiah Lama Akan Tetapi Di Masyarakat Uang Rupiah Baru Hanya Dihargai Sekitar 10 Kali Lipat Lebih Tinggi Dari Uang Rupiah Baru.
-          Tindakan Moneter Pemerintah Untuk Menekan Angka Inflasi Malahan Menyebabkan Meningkatnya Angka Inflasi.
 
        Perdadangan Dan Perkreditan Luar Negeri
Ekonomi Indonesia Bersifat Agraris Yang Lebih Kurang 80% Dari Penduduk Hidup Dalam Pertanian Ataupun Perkebunan Dan Hasilnya Dijual Dan Diekspor Keluar Negeri Untuk Memperoleh Devisa Atau Valuta Asing Guna Membeli Atau Mengimpor Berbagai Bahan Baku Dan Barang Konsumsi Yang Tidak Dapat Dihasilkan Di Indonesia. Oleh Karena Itu Untuk Dapat Mengimport Kebutuhan-Kebutuhan Dari Luar Negeri Adalah Mutlak Dimana Neraca Perdagangan Kita Dengan Luar Negeri Harus Mencapai Terms Of Trade Yang Menguntungkan Dan Jika Belum Tercapai Maka Terpaksa Dicari Bantuan Atau Yang Disebut Kredit Luar Negeri Supaya Dapat Membiayai Impor, Hal Ini Membawa Konsekuensi Yang Tidak Diingin Oleh Pemerintah Yang Terpaksa Membuat Utang-Utang Di Luar Negeri. Dimana Kredit-Kredit Luar Negeri Boleh Diterima Untuk Pembangunan Dan Perluasan Aparat Produksi Nasional Sehingga Dapat Memperbesar Volume Komoditas Ekspor Guna Membayar Utang-Utang Luar Negeri Dan Kepentingan Lainnya.Politik Ekonomi Terpimpin Sangat Rentan Terhadap Bahaya Berupa Insolvensi Internsional Dari Suatu Negara Yang Dapat Menarik Kedalam Suatu Blok, Fakta, Atau Lingkungan Pengaruh Diantara Nya Peristiwa Konfrontasi Indonesia Terhadap Malaysia, Dan Bantuan Dari Rrc Pada Indonesia Melalui Perdagangan Bilateralatas Dasar Government To Government (G To G) RRC Mendapatkan Keuntungan Politik Dan Ekonomi Yang Tidak Sedikit. Contoh Perdagangan Karet.
Transaksi Karet Yang Menggambarkan Transaksi-Transaksi Karet Rakyat Indonesia Dengan Rrc Pada Hakikatnya Adalah Pembelian Bahan Baku Yang Murah Oleh Rrc, Kemudian Dijual Kembali Sebagai Barang Jadi Yang Mahal Ke Indonesia Yang Disebut Bantuan Luar Negeri Yang Hakikatnya Adalah Keuntungan Rrc Dari Pembelian Karet Rakyat Indonesia , Kebijakan Perdagangan Dan Perkreditan Luar Negeri Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Demokrasi Terpimpin Selama Tiga Tahun Terakhir Telah Membawa Negara Indonesia Kedalam Lingkungan Pengaruh Politik Rrc Sampai Titik Kulminasinya Dalam Pemberontakan G-30-S/PKI Dan Akibat Dari Kebijakan Itu Utang Negara Semakin Meningkat Dan Sebaliknya Ekspor Menurun . Dimana Utang Luar Negeri Dibayar Dengan Kredit Baru Atau Penangguhan Pembayaran Yang Mengakibatkan Adanya Insolvensi Internasional.Oleh Karena Itu Sering Terjadi Beberapa Negara Menyetop Impornya Ke Indonesia Karena Utang-Utang Tidak Dibayar.

2.3 Pembebasan Irian Barat
Bentuk Perjuangan Alam Rangka Pembebesan Irian Barat : Di Bidang Diplomasi, Konfrontasi Politik Dan Ekonomi Serta Bidang  Militer .

      Bidang Diplomasi
Ditempuh Guna Menunjukkan Niat Baik Indonesia Mandahulukan Cara Damai Dalam Menyelesaikan Persengketaan.Perjuangan Tersebut Dilakukan Dengan Perundingan Kbm 1949 Pasal 1 Tentang Penyerahan Kedaulatan Sepenuhnya Atas Indonesia (Ris). Jalan Diplomasi Ini Sudah Dimulai Sejak 1950 Yang Selanjutnya Dijadikan Program Oleh Setiap Cabinet Hingga Tahun 1960 Dalam Pidatonya Di Depan Sidang Majelis Umum Pbb Yang Berjudul ‘’Membangun Dunia Kembali’’ Dimana Presiden Soekarno Menegaskan Kembali Masalh Irian Yang Dirangkaikan Dengan Masalah Imperialisme. Meskipun Selalu Mengalami Kegagalan Sebab Belanda Masih Menguasai Irian Barat Bahkan Secara Sepihak Memasukkan Irian Barat Ke Dalam Wilayah Kerajaan Belanda.

      Bidang Militer
Dampak Dari Tindakan Konfrontasi Politik Dan Ekonomi Tersebut Maka Tahun 1961 Dalam Sidang Majelis Umum PBB Terjadi Perdebatan Mengenai Masalah Irian Barat.Diputuskan Bahwa Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker Bersedia Menjadi Penengah Dalam Perselisihan Antara Indonesia Dan Belanda. Bunker Mengajukan Usul Yang Dikenal Dengan Rencana Bunker, Yaitu :
a)      Pemerintah Irian Barat Harus Diserahkan Kepada Republik Indonesia.
b)      Setelah Sekian Tahun, Rakyat Irian Barat Harus Diberi Kesempatan Untuk Menentukan Pendapat Apakah Tetap Dalam Negara Republik Indonesia Atau Memisahkan Diri.
c)       Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Irian Barat Akan Selesai Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.
d)      Guna Menghindari Bentrokan Fisik Antara Pihak Yang Bersengketa, Diadakan Pemerintah Peralihan Di Bawah Pengawasan Pbb Selama Satu Tahun.
Indonesia Menyetujui Usul Itu Dengan Catatan Jangka Waktu Diperpendek. Pihak Belanda Tidak Mengindahkan Usul Tersebut Bahkan Mengajukan Usul Untuk Menyerahkan Irian Barat Di Bawah Pengawasan PBB. Selanjutnya PBB Membentuk Negara Papua Dalam Jangka Waktu 16 Tahun.Jadi Belanda Tetap Tidak Ingin Irian Barat Menjadi Bagian Dari Indonesia. Keinginan Belanda Tersebut Tampak Jelas Ketika Tanpa Persetujuan PBB, Belanda Mendirikan Negara Papua, Lengkap Dengan Bendera Dan Lagu Kebangsaan. Tindakan Belanda Tersebut Tidak Melemahkan Semangat Bangsa Indonesia.Indonesia Menganggap Bahwa Sudah Saatnya Menempuh Jalan Kekuatan Fisik (Militer).
v  Perjuangan Jalur Militer Ditempuh Dengan Tujuan :
Menunjukkan Kesungguhan Indonesia Dalam Memperjuangankan Apa Pun Yang Memang Menjadi Haknya:Menunjukkan Kesungguhan Dan Memperkuat PosisiIndonesia ,Menunjukkan Sikap Tidak Kenal Menyerah Dalam Merebut Irian Barat.
    Operasi-Operasi Pembebasan Irian Jaya
Pada 17 Agustus 1960 Hubungan Diplomatik Dengan Belanda Diputuskan. Untuk Meningkatkan Perjuangan Dewan Pertahanan Nasional Merumuskan Trikora (Tri Komando Rakyat) Dikepalai Oleh Soerkarno Pada 19 Desember 1961 Di Yokyakarta, Dimana Dalam Rapat Dewan Pertahanan Nasional Bersama Organisasi Gabungan Kepala Staf Serta Komando Tertinggi Pembebasab Irian Barat Memutuskan:
a)      Membentuk Provinsi Irian Barat Gaya Baru Dengan Putra Irian Sebagai Gubernurnya
b)      Membentuk Komando Mandala Yang Langsung Memimpin Kesatuan Abri Dalam Tugas Merebut Irian Barat
Sesuai Dengan Perkembangan Situasi, Trikora Dijelaskan Dengan Intruksi Panglima Besra Komando Tertinggi  Pembebasan Iriyan Barat No. 1 Kepada Panglima Mandala Yang Isinya :
a)      Merencanakan, Mempersiapkan, Menyelenggarakan Operasi-Operasi Militer Yang Bertujuan Mengembalikan Wilayah Propinsi Irian Barat Kedalam Kekuasaan Negara RI
b)      Mengembangkan Situasi Diwilayah Propinsi Irian Barat Dengan Tujuan :
§  Sesuai Dengan Taraf-Taraf Perjuangan Dibidang Diplomasi
§  Supaya Dalam Waktu Yang Sesingkat-Singkatnya Diwilayah Propinsi Irian Barat Dapat Secara De Fakto Diciptakannya Daerah-Daerah Bebas Atau Didudukkan Unsure Kekuasaan Atau Pemerintah RI.
Panglima Mandala Menyusun Strategi Untuk Melaksanakan Instruksi Itu Yang Dikenal Dengan ‘’Strategi Panglima Mandala’’ Dengan Perhitungan Dari Semua Aspek Dan Kemampuan Angkatan Bersenjata Pada Umumnya Berdasarkan Telaahan Gabungan Kepala Staf Maka Disusun Rencana Tugas Sebagai Berikut:
a)      Akhir 1962 Dimana Fase Jalan Infltrasi Yaitu Memasukan 10 Kompi Disekitar Sasaran Demi Tercitanya Daerah Bebas De Facto Yang Tidak Dapat Dihancurkan Secara Bagian Demi Bagian Oleh Musuh Dengan Mendudukkan Dan Mengembangkan Penguasaan Wilayah Deng Mengikut Sertakan Rakyat Irian Barat.
b)      Melalui Fase Ini Eksploitasi Dengan Mengadakan Serangan Terbuka Terhadap Induk Militer Lawan Melalui Pendudukkan Semua Pos-Pos Pertahanan Musuh Yang Penting.
c)       Fase Konsolidasi Dengan Mendudukkan Kekuasaan Ri Secara Mutlak Diseluruh Irian Barat Baik Laut Maupun Udara Dan Darat Melalui Operasi-Operasi Seperti : Operasi Jaya Wijaya, Operasi Benteng Ketaton Dengan Menerjunkan Tim Garuda Merah Disekitar Fakfa Dan Garuda Putih Di Sekitar Kaimana, Operasi Serigala Mendaratkan Pasukannya Di Sekitar Sorong Dan Teminabuan, Pasukan Detasemen Pelopor Brigade Mobil Polisi Pada Tanggal 15 Mei Disekitar Fakfak,Operasi Naga Menerjunkan 214 Orang Dan Dilanjutkan 1 Agustus 1962 Yang Bertugas Untuk Memperkuat Kesatuan Yang Telah Terlebih Dahulu Didratkan Terdiri Atas Pasukan Elang, Pasukan Gagak, Pasukan Alap-Alap, Yang Diterjunkan Ada Yang Disorong  , Kaimana, Dan Marauke , Melalui Laut Detasemen Pelopor 1232 Brimob Menyusul Pasukan Raiders Dari Kodam XV Dengan Sasaran Pendaratan Pulau Misool.

2.4 Politik Luar Negeri Mercu-Suar Dan Konfrontasi
Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.
    Landasan Politik Luar Negeri Demokrasi Terpimpin Republik Indonesia Sebagai Berikut:
a)      Undang-Undang Dasar 1945
b)      Amanat Presiden Atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang Pada 17 Agustus 1959 Yang Berjudul ‘’Penemuan Kembali Revolusi Kita’’ Dan Yang Terkenal Sebagai ‘’Manifesto Politik Republik Indonesia’’.
c)       Amanat Presiden 17 Agustus 1960 Yang Dikenal Dengan ‘’Jalan Revolusi Kita’’ Melalui Ketetapan Mprs No 1/Mprs/1960 Pada 9 November 1960 Telah Dijadikan ‘’Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.
d)      Pidato Presiden 30 September 1960 Di Muka Sidang Majelis Umum PBB  Yang Berjudul  ‘’To Buid The World Anew’’ (Membangun Dunia Kembali).
Dimana Pada Awalnya, Politik Luar Negeri Indonesia Adalah Politik Bebas Aktif Sesuai Yang Mengabdi Pada Kepentingan Nasional. Bebas Yang Berarti Tidak Memihak Salah Satu Blok (Barat-Timur), Sedangkan Aktif Berarti Ikut Memelihara Perdamaian Dunia. Pada Masa Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan Politik Luar Negeri Condong Mendekati Negara-Negara Blok Timur Dan Konfrontasi Terhadap Negara-Negara Blok Barat. Perubahan Arah Ini Disebabkan Oleh
§  Faktor Dalam Negeri : Dominasi PKI Dalam Kehidupan Politik
§  Faktor Luar Negeri :Sikap Negara-Negara Barat Yang Kurang Simpati Dan Tidak Mendukung Terhadap Perjuangan Bangsa Indonesia.
Terjadi Penyimpangan Dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif Yang Menjadi Cenderung Condong Pada Salah Satu Poros. Saat Itu Indonesia Memberlakukan Politik Konfrontasi Yang Lebih Mengarah Pada Negara-Negara Kapitalis Seperti Negara Eropa Barat Dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi Tersebut Dilandasi Oleh Pandangan Tentang Nefo (New Emerging Forces) Dan Oldefo (Old Established Forces)
*      Nefo Merupakan Kekuatan Baru Yang Sedang Muncul Yaitu Negara-Negara Progresif Revolusioner (Termasuk Indonesia Dan Negara-Negara Komunis Umumnya) Yang Anti Imperialisme Dan Kolonialisme.
*      Oldefo Merupakan Kekuatan Lama Yang Telah Mapan Yakni Negara-Negara Kapitalis Yang Neokolonialis Dan Imperialis (Nekolim).
Untuk Mewujudkan Nefo Maka Dibentuk Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya Ruang Gerak Indonesia Di Forum Internasional Menjadi Sempit Sebab Hanya Berpedoman Ke Negara-Negara Komunis.
Ø  Indonesia Dalam Gerakan Non-Blok
Politik Bebas Dan Aktif Indonesia Bukanlah Suatu Pulitik Netralisme Dan Dalam Hubungannya Dengan Non-Alignment . Indonesia Berpendirian Bahwa Politik Alignment Juga Bukan Politik Netralisme Dimana Pada Dasrnya Non Alignment Itu Aktif Dan Diplomasi Indonesia Senantiasa Diarahkan Pada Posisi Subjek Dan Bukan Sebagai Objek Dalam Pergolakan Politik Internasional .Gerakan Non-Blok Merupakan Gerakan Persaudaraan Negara-Negara Asia-Afrika Yang Kehidupan Politiknya Tidak Terpengaruh Oleh Blok Barat Maupun Blok Timur.Gerakan Ini Memusatkan Perjuangannya Pada Gerakan Kemerdekaan Bangsa-Bangsa Asia-Afrika Dan Mencegah Perluasan Perang Dingin. Keterlibatan Indonesia Dalam GNB Menunjukkan Bahwa Kehidupan Politik Indonesia Di Dunia Sudah Cukup Maju. GNB Merupakan Gerakan Yang Bebas Mendukung Perdamaian Dunia Dan Kemanusiaan. Bagi Indonesia, GNB Merupakan Pancaran Dan Revitalisasi Dari UUD1945 Baik Dalam Skala Nasional Dan Internasional Yang Melahirkan KAA.
Ø  Konfrontasi Terhadap Malaysia
Pertarungan Hegemoni Dan Ideology Antara Blok Barat Dan Timur Di Asia Tenggara Menjdi Latar Belakang Lahirnya Gagasan Pembentukan Negara Federasi Malaysia , Pada 27 Mei 1961 Disingapura Melalui Tengku Abdul Ranchman Putu Dari Pedana Menteri Federasi Malaysia Atau Malaya Melontarkan Gagasan Membentukan Negara Barudihadapan Fereign Journalist Association. Dimana Negara Baru Itu Meliputi Malaya, Singapura, Serawak Dan Sabah.  Indonesia Juga Menjalankan Politik Konfrontasi Dengan Malaysia. Hal Ini Disebabkan Karena Pemerintah Tidak Setuju Dengan Pembentukan Negara Federasi Malaysia Yang Dianggap Sebagai Proyek Neokolonialisme Inggris Yang Membahayakan Indonesia Dan Negara-Negara Blok Nefo.Dalam Rangka Konfrontasi Tersebut Presiden Mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) Pada Tanggal 3 Mei 1964, Yang Isinya Sebagai Berikut.
§  Perhebatan Ketahanan Revolusi Indonesia.
§  Bantu Perjuangan Rakyat Malaysia Untuk Membebaskan Diri Dari Nekolim Inggris.
§  Pelaksanaan Dwikora Dengan Mengirimkan Sukarelawan Ke Malaysia Timur Dan Barat Menunjukkan Adanya Campur Tanggan Indonesia Pada Masalah Dalam Negeri Malaysia.

2.5 Ofensif PKI dan Sekutu-Sekutunya
Ø  Ofensif Untuk Menguasai Massa Buruh Dan Tani
PKI Dalam Usahanya Menguasai Buruh, PKI Mempunyai Keuntungan Karena Merupakan Salah Satu Patai Tertu Dan Berpengalaman Dalam Memimpin Aksi-Aksi Buruh, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Federasi Organisasi Buruh Yang Efektif. Sejak Tahun 1961, Pki Melaksanakan Penyempurnaan System Organisasi Sobsi Melalui Plan (Rencana) Tiga Tahun. Mulai 1950-an PKI Mengadakan Penggalangan Kekuatan Massa Didesa-Desa Dan Karena Peran Mereka Yang Tidak Dapat Diabaikan Dengan Pertimbangan Penduduk Pedesaan 80% Dari Penduduk Indonesia. Desa Merupakan Sumber Tenaga , Sumber Bahan Keperluan Hidup Dan Pangkalan Revolusi Atau Pangkalan Tempat Bertahan Dari Serangan Kaum Kontrarevolusi. Dengan Mempelajari Psikologi Para Petani Didesa-Desa, Pemimpin PKI Berusaha Mengetahui Keluh Kesah Dan Keinginan Para Petani, PKI Mengadakan Gerakan Turun Kebawah Atau Turba Dengan Mengirimkan 4.000-5.000 Kader Didesa-Desa Di Jawa Barat Untuk Menjalankan Asi Tiga Sama,Sama Tinggal, Sama Makan, Dan Sama Bekerja’’ Dengan Para Petani . PKI Menyusun Satu Manual (Buku Pegangan) Yang Berisi Cara-Cara Mendekati Para Petani Didesa-Desa.
PKI Memulai Infiltrasinya Terhadap Tubuh Barisan Tani Indonesia(BTI) Yang Dipimpin Sadjarwo Dari PNI Dengan Slogan Yaitu ‘’Tanah Kaum Tani’’ Dan PKI Berhasil Menjadikan BTI 100% Menjadi Ormas PKI .

Ø  Ofensif Untuk Menguasai Partai Politik Dan Massa
Usaha PKI Menginfiltrasi PNI Mulai Berhasil Yang Terbukti Bahwa Sejak Tahun 1959 , PNI Mengubah Pengertian Mahaenisme Menjadi ‘’Marxisme’’ Yang Diterpkan Dalm Kondisi Indonesia Dan Sejak Itu Pula PNI Menempuh Garis Politik Radikal Kiri Anti-Amerika Yang Sudah Barang Tentu Disokong Dan Didukung Dengan Penuh Semangat Oleh PKI. Beberapa Tokoh PNI Sadar Bahwa Perubahan Pengertian Marhaenisme Itu Dimanfaatkan Oleh PKI. Setelah tahun 1959 PNI menonjolkan identitas baru bagi PNI dengan predikat atau sebutan marhaenis dibelakang nama partai dan ormasnya, seperti PNI / Front Marhaenis, pemuda marhaenis, wanita marhaenis, nelayan marhaenis, buruh marhaenis dan seterusnya dengan dipengaruhi oleh kader-kader komunis dari PKI dalam tubuh PNI di jawa tengah dan jawa barat seperti boyolali, klaten, jengol, kanigoro, cilacap dan seterusnya,
Begitu Juga Penyusupan PKI Di Tubuh Partindo Dalam Segala Kegiatan Dan Program Ada Campur Tangan PKI Yang 75% Dari Dewan Pemimpin Pengurus Pusatnya Adalah Orang-Orang Komunis Berbaju Partindo. Selain Itu Juga Persatuan Guru Republic Indonesia (PGRI) Adalah Satu-Satunya Organisasi Yang Anggotanya Guru Sekolah Dasar, Guru-Guru Sekolah Lanjutan Pertama , Guru-Guru Sekolah Menengah Lanjutan Atas Dan Sebagainya Yang Tersebar Luas Diseluruh Pelosok Desa-Desa Dan Menjadi Incaran PKI Untuk Infiltrasi Dan Dikuasai Seperti Ormas-Ormas Terdahulu IPPI ,BTI ,Gerwani , Yang Semulanya Bukanlah Organisasi Massa PKI . Ketika Usaha Penguasaan PKI Tidak Behasil Terhadap PGRI, Maka PKI Mendirikan PGRI Tandingan Ditahun 1963 Dengan Nama ‘’ PGRI-NV’’(PGRI Non-Vaksentral) Dibawah Pimpinan Subandri Dan Muljono. Sampai Dibubarkannya Setelah Pemberontakan G-30-S/PKI, PGRI Non-Vaksentral Kurang Berhasil Mendapat Dukungan Dibandingkan PGRI Asli Nya Namun Disebagian Daerah Terutama Di Luar Pulau Jawa Sempat Mendapatkan Dukungan Dari Kalangan Guru-Guru Sekolah Dasar Dari Desa-Desa Yang Juga Banyak Terlibat Secara Organisasitoris Dengan Organisasi Massa PKI Ini.
Ø  Ofensif Dibidang Pertahanan-Keamanan
Menurut Keterangan Njono, Paris Pardede, Maupun Sudisman Dalam Sidang Mahmilub, Hanya Aidit Yang Diberikan Kekuasaan Oleh Politburo Untuk Menentukan Dan Melakukan Segala Sesuatu Yang Berhubungan ABRI, Dalam Hal Ini Membina Abri Ternyata Aidit Dibantu Oleh Sebuah Biro Khusus. Dimana Biro Ini Tidak Tercantumkan Dalam Konstitusi Partai Yang Berarti Tidak Konstitusional Dan Menjadi Alat Kerja (Aparat) Aidit Serta Memainkan Peranan Penting Seperti Dalam Pelaksanaan Pemberontakan G-30-S/PKI. Dengan Dimasukkanya Golongan Prajurit Menjadi Soko Guru PKI Bersama Buruh Dan Tani Adalah Perkembangan Baru Bagi Strategi PKI Dan Aidit Menyadari Bahwa Suatu Revolusi Social Dan Politik Tidakkan Sukses Tanpa Diikut Sertakannya Golongan Prajurit Termasuk ABRI , Pembinaan Bertujuan Untuk Mem-PKI-Kan Orang-Orang Yang Dibina Dalam Hal Ini Anggota-Anggota ABRI Dan Dalam Prakteknya Tidak Harus Terjadi Proses Pengomunisan Tetapi Cukup Menjadi Simpatisan Saja. 
Cara Mencari Hubungan Dengan Anggota PKI Ialah Melalui Kenalan Lewat Kerabat Untuk Mendapatkan Informasi Yang Diperlukan Dan Juga Supaya Anggota-Anggota ABRI Tidak Apriori Terhadap PKI Setidaknya Dapat Diajak Kerja Sama Dan Tidak Memusuhi PKI. Dari Bukti-Bukti Yang Ada Ternyata PKI Telah Banyak Menyusup Kelingkungan Angkatan Bersenjata RI ,Walaupun Intensitasnya Berbeda-Beda, Seperti Ikatan Bintara Angkatan Laut (IBAL) Dan Dalam Angkatn Darat Hampir Semua Kodam Telah Disusupinya, Karena Mereka Merupakan Saran Utama Yang Dianggap Sebagai Penghalang. Akbat Infiltrsi PKI Kedalam Tubuh ABRI Adalah Timbulnya Pengkhianatan Terhadap Ideology Negara Pancasila Serta Pengingkaran Terhadap Saptamarga Dan Sumpah Prajurit Yang Dikarnakan Mereka Menilai Komunisme Lebih Tinggi Dari Pada Displin Sebagi Prajurit TNI. Secara Diam-Diam Dan Dengan Bantuan Oknum ABRI, PKI Tetap Melaksanakan Keinginannya , Sesudah Kudeta G-30-S/PKI Diketahui Bahwa PKI Telah Melakukan Latihan-Latihan Militer Bagi Anggota Pemuda Rakyat Dan Gerwani Dilubang Buaya, Sebagi Persiapan Perebutan Kekuasaan.

2.6 Pendidikan, Komunikasi Massa Dan Budaya
Ø  Pendidikan
Murid-Murid Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas Pada Tahun 1950 Mulai Melimpah Dan Semuanya Mengharapkan Bias Menjadi Mahasiswa , Meraka Ini Adalah Pruduk Pertama Dari System Pendidikan Setelah Merdeka. Eksplosi Dibidang Pendidikan Tinggi Memerlukan Kebijakan Baru Untuk, Sehingga Tejadilah Perluasan Secara Horizontal Maupun Vertical Dari Perguruan Tinggi. Universitas Baru Didirikan Ditiap Ibu Kota Provinsi, Sebagiab Karna Alasan Politik Psiklogis Untuk Menyalurkan Kebanggaan Daerah. Untuk Menampung Eksplosi Murid-Murid Lulusan Pesantren Serta Untuk Memenuhi Keinginnan Golongan Islam Maka Didirikan Institute Agama Islam Negeri (IAIN). Untuk Menampung Keinginan Umat Kristen Protestan Dan Katolik Maka Didirikannya Sekolah Tinggi Theologia Serta Seminari-Siminari,Juga Didirikannya Perguruan Tinggi Islam Indonesia (UII) Diyogyakarta , Universitas Kristen Indonesia (UKI) Serta Universita Katholik Atmajaya.
Sejak 1959 Dibawah Menteri P Dan K Prof. Dr. Prijono Disusun Suatu Rencana Pengajaran Yang Disebut Sapta Usaha Tama Yang Terdiri Dari Tujuh Ketentuan Meliputi Usaha-Usaha:
§  Penertipan Aparatur Dan Usaha-Usaha Departemen P Dan K
§  Meningkatkan Seni Dan Olahraga
§  Mengharuskan Usaha Halaman
§  Mewajibkan Usaha-Usaha Koperasi
§  Mengadakan Kelas Masyarakat
§  Membentuk Regu Kerja Dikalangan SLTP/SLTA Dan Unversitas
Adanya Perpecahan Dalam PGRI Menjadi PGRI Non-Vaksentral Yang Diketuai Oleh Sunandri Itu Bertepatan Waktunya Dengan Dilancarkannya Pancasila Dan Pancawardhana Atau Lima Pokok Perkembangan Yang Dijabarkan Sebagai Berikut:
§  Perkembangan Cinta Bangsa Dan Tanah Air, Moral Nasional Atau Internasionla Atau Keagamaan
§  Perkembangan Intelegensi
§  Perkembangan Nasional Artistic Atau Rasa Keharusan Dan Keindahan Lahir Batin
§  Pekembangan Keprigelan (Kerajinan Tangan)
§  Perkembangan Jasmanin
Dengan Kondisi Politik Kenegaran Kala Itu Presiden Soekarno Ingin Menjadikan Olahraga Sebagai Instrum Revolusi Pembangunanan Yang Multikompleks Baik Dalam Maupun Di Luar Negeri.Sehubungan Dengan Itu Maka Dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1962 Tentang Pembentukan Departemen Olahraga(Depora) Yang Mengatur, Mengoordinasikan , Mengawasi, Membimbing Dan Menyelenggarakan Kegiatan  Olah Raga Termasuk Mendirikan Jasmani Disekolah Dan Perguruan Tinggi.
Ø  Komunikasi Massa
Surat Kabar Dan Majalah Tidak Bersedia ‘’Menari “ Dengan Irima Demokrasi Terpimpin Harus Menyingkir Dan Tersingkir Dikarnakan Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Ijin Terbit Dan Surat Tjetak (SIT) Diperketat Sejak 1960 Dan Jika Menentang Dominasi PKI Akan Dicabut SIT-Nya Diantara Lain: Haraian Pedoman, Nusantara, Keng Po ,Pos Indonesia Dan Star Weeky. Melalui Harian Rakyat , Surat Kabar Resminya Pemimpin PKI Memimpin Kampanye Agitasi Dan Propaganda Untuk Menghitamkan Dan Bahkan Menyingkirkan Lawan-Lawan Politiknya . Makin Sedikitnya Pers Pancasilais Yang Masih Hidup, Menggambarkan Betapa Merajalelanya Surat Kabar PKI Seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, Dan Warta Bhakti dan PKI Menerbitkan Surat Kabar Berkala Lainnya Seperti : Bintang Timur, Mingguan Spot , Harian Rakyat Mingguan, Zaman Baru, Dan Surat Kabar  Yang Diselenggarakan CDB.
Ø  Kehidupan Budaya
Peristiwa Yang Paling Diingat Oleh Masyarakat Pada Bidang Budaya Adalah Hebbohnya Mengenai Manifes Kebudayaan Dan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI).Manifest Kebudayaan Yang Dikenal Dengan Singkatan Peyoratif Yang Dilemparkan Oleh PKI Kepadanya, Yakni ‘’Manikebu” Dikenang Sampai Sekarang.Sesungguh Isi Manifest Kebudayaan Itu Tidaklah Baru Atau Luar Biasa , Yang Diungkapkan Adalah Konsepsi Humanism Universal Yang Timbul Dalam Masyarakat Liberal, Di Eropa Barat Yang Menekankan Kebebasan Individu Untuk Berkarya Secara Kreatif.
Propaganda PKI Yang Hebat Itu Bukan Sedikit Mempengaruhi Massa.Serangan Terhadap Pendukung-Pendukung Manifest Kebudayaan Dan KKPI Tidak Henti-Hentinya Dalam Harian, Pidato, Tokoh-Tokoh PKI / Lekra, Dan Juga Dalam Tindakan Aksi Politik. D.N. Aidit Sebagi Wakil Ketua MPRS/Menteri Koordinator, Antara Lain Menyebutkan Manikebu Yang Menentang Naskom, Agar Rakyat Mengungkapkan Kemunafikan Mereka. Melalui Pencetus Utama Manifest Kebudayaan H.B. Jassin, Wiratmo Sukito Dan Trisno Sumardjo, Merasakan Bahwa Mereka Harus Membuat  Pernyataan Berkenaan Dengan Pemerintah Pelarangan Dari Peresiden Soekarno Untuk Menjelaskan Posisi Manifest Kebudayan Dan Membersihkan Diri Mereka Dan Lain-Lain Penyokong Manifes Kebudayaan Dari Aksi-Aksi Massa Yang Digerakkan Oleh PKI.  

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden.
Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
3.2 Saran
Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritikan dari rekan-rekan mahasiswa yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan makalah yang selanjutnya.










DAFTAR PUSTAKA

Sejarah Nasional Indonesia VI/Marwati Djoened Poesponegoro:Nugroho,-Cet.2- Edisi Pemutakhiran, -Jakarta: Balai Pustaka,2008







Anda baru saja membaca artikel yang berkategori PENGETAHUAN dengan judul DEMOKRASI TERPIMPIN. Jika kamu suka, like dan bagikan keteman-temanmu. Terima kasih! by : My Personal Notes

Artikel Terkait

Ditulis oleh: Merry Damei - Jumat, 07 Juni 2013

Belum ada komentar untuk "DEMOKRASI TERPIMPIN"

Poskan Komentar