BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Permasalahan
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia,
yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.Pada
bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan
konstitusi di bawah dekrit presiden.Soekarno juga membubarkan Konstituante yang
ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya
menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan
"Kembali ke UUD' 45".Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata
dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.
PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan
anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara
nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.
Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta
dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia.
Menurut laporan di "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir tahun
1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata. Tiap
tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan
1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan
perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan
Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja,
bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar
perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan
militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".
Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia
mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan
terhadap perlawanan penduduk adat.Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu
kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan
pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan
masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun,
cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer
menjadi wabah.
1.2 Permasalahan
Adapun
permasalahan yang saya singkat dalam makalah ini adalah
-
Bagaimana pelaksanaan demokrasi terpimpin
-
Bagaimana system ekonomi masa demokrasi
terpimpin
-
Bagaimana proses pembebasan Irian Barat
-
Bagaimana Politik luar negeri mercu-suar dan
konsfrotasi
-
Bagaimana Ofensif PKI dan sekutu-sekutunya
-
Bagaimana Pendidikan ,komunikasi massa dan
budaya pada masa demokrasi terpimpin
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan
dari makalah ini adalah :
-
Agar mahasiswa mengetahui pelaksanaan demokrasi
terpimpin
-
Agar mahasiswa mengetahui system ekonomi masa
demokrasi terpimpin
-
Agar mahasiswa memahami tentang pembebasan Irian
Barat
-
Agar mahasiswa mengetahui politik luar negeri mercu-suara
-
Agar mahasiswa memahami ofensif PKI dan
sekutu-sekutunya
-
Agar mahasiswa memahami pendidikan, komunikasi
massa dan budaya pada masa demokrasi terpimpin
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Demokrasi Terpimpin
Menegakan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin Berlaku Di Indonesia Antara Tahun 1959-1966, Yaitu
Dari Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Hingga Jatuhnya Kekuasaan
Sukarno.Disebut Demokrasi Terpimpin Karena Demokrasi Di Indonesia Saat Itu
Mengandalkan Pada Kepemimpinan Presiden Sukarno.Terpimpin Pada Saat
Pemerintahan Sukarno Adalah Kepemimpinan Pada Satu Tangan Saja Yaitu Presiden.
v
Tugas Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin Harus Mengembalikan Keadaan Politik Negara Yang Tidak
Setabil Sebagai Warisan Masa Demokrasi Parlementer Atau Liberal Menjadi Lebih
Stabil.Demokrasi Terpimpin Merupakan Reaksi Terhadap Demokrasi Parlementer Atau
Liberal. Hal Ini Disebabkan Karena :
·
Pada Masa Demokrasi Parlementer, Kekuasaan
Presiden Hanya Terbatas Sebagai Kepala Negara
·
Sedangkan Kekuasaan Pemerintah Dilaksanakan Oleh
Partai.
Dampaknya Dari Penataan Kehidupan Politik Yang Menyimpang Dari Tujuan
Awal Adalah Demokratisasi (Menciptakan Stabilitas Politik Yang Demokratis)
Menjadi Sentralisasi (Pemusatan Kekuasaan Di Tangan Presiden).
v
Penyimpangan Yang Dilakukan Dari Demokrasi
Terpimpin Terhadap Uud 1945
1. Kedudukan
Presiden
Berdasarkan Uud 1945, Kedudukan Presiden Berada Di Bawah Mpr. Akan
Tetapi, Kenyataannya Bertentangan Dengan Uud 1945, Sebab Mprs Tunduk Kepada Presiden. Presiden Menentukan
Apa Yang Harus Diputuskan Oleh Mprs. Hal Tersebut Tampak Dengan Adanya Tindakan
Presiden Untuk Mengangkat Ketua Mprs Dirangkap Oleh Wakil Perdana Menteri Iii
Serta Pengakatan Wakil Ketua Mprs Yang Dipilih Dan Dipimpin Oleh Partai-Partai
Besar Serta Wakil Abri Yang Masing-Masing Berkedudukan Sebagai Menteri Yang
Tidak Memimpin Departemen.
2. Pembentukan
MPRS
Presiden Juga Membentuk MPRS Berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun
1959.Tindakan Tersebut Bertentangan Dengan UUD 1945 Karena Berdasarkan Uud 1945
Pengangkatan Anggota MPRS Sebagai Lembaga Tertinggi Negara Harus Melalui
Pemilihan Umum Sehingga Partai-Partai Yang Terpilih Oleh Rakyat Memiliki
Anggota-Anggota Yang Duduk Di MPR. Anggota MPRS Ditunjuk Oleh Presiden Dengan
Syarat Adalah Setuju Kembali Kepada Uud 1945, Setia Kepada Perjuangan Republik
Indonesia, Dan Setuju Pada Manifesto Politik.Keanggotaan MPRS Terdiri Dari 61
Orang Anggota Dpr, 94 Orang Utusan Daerah, Dan 200 Orang Wakil Golongan. Tugas MPRS
Terbatas Pada Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
3. Pembentukan
Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (Dpa) Dibentuk Berdasarkan Penetapan
Presiden No.3 Tahun 1959.Lembaga Ini Diketuai Oleh Presiden Sendiri Dengan
Keanggotaan 45 Orang. Keanggotaan Dpas Terdiri Atas Satu Orang Wakil Ketua, 12
Orang Wakil Partai Politik, 8 Orang Utusan Daerah, Dan 24 Orang Wakil Golongan.
Tugas Dpas Adalah Memberi Jawaban Atas
Pertanyaan Presiden Dan Mengajukan Usul Kepada Pemerintah.
Pelaksanaannya Kedudukan Dpas Juga Berada Dibawah Pemerintah Atau
Presiden Sebab Presiden Adalah Ketuanya. Hal Ini Disebabkan Karena Dpas Yang
Mengusulkan Dengan Suara Bulat Agar Pidato Presiden Pada Hari Kemerdekaan Ri 17
Agustus 1959 Yang Berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” Yang Dikenal Dengan
Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) Ditetapkan Sebagai Gbhn
Berdasarkan Penpres No.1 Tahun 1960. Inti Manipol Adalah Usdek (Undang-Undang
Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Dan
Kepribadian Indonesia).Sehingga Lebih Dikenal Dengan Manipol Usdek.
4. Pembentukan
DPR Baru Perlihan Dari DPR Lama
Pada Tahun 1959 Dalam Hasil
Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Dimana Dalam Menjalankan Tugasnya Harus
Berlandaskan Uud 1945 Dengan Syarat Menyetujui Segala Perombakan Yang Dilakukan
Pemerintah Sampai Tersusunnya Dpr Baru. Semula Tampak Mengikuti Segala
Kebijakan Presiden Soekarno Tetapi Dalam Kenyatannya Mereka Menolak Rencana
Anggran Belanja Tahun 1960 Dan Ini Awal Dikeluarkannya Penetapan Presiden No.3 Tahun 1960 Yang
Menyatakan Pembubaran Dpr Hasil Pemilihan Umum Ditahun 1955 Dengan Disusul
Pembentukan Dpr Baru Yang Diberi Nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
(Dpr Gr) Pada 24 Juni 1960.’’Penggodongan’’ Komposisi Dilakukan Di Istana
Tampaksiring,Bali Dengan Mengundang Para Ketua Tiga Partai Besar Yaitu Pni, Nu,
Dan Pki Serta Colonel Wiluyo Puspoyudo Yang Mewakili Tni Ad. Para Anggota Dpr
Gr Dilantik Pada 25 Juni 1960 Dengan Komposisi Jumlah Wakil Golongan
Nasionalis, Islam, Dan Komunis Adalah 44, 43 Dan 30 , Lalu Jumlah Itu Berubah
Jika Dihitung Anggota Resminya Tidak Mewakili Partai Politik Maka
Perimanagan Suara Golongan Nasional,
Islam, Komonis Adalah 44+50= 94, 43+24= 67, Dan 30+51 = 81 Pada Hal Dalam Dpr
Hasil Pemilihan 1955 Perbandingan Kursi Untuk Nasionalis : Islam : Komonis
Adalah 65 : 115 : 42 Tetapi Pada Dpr Gr Partai Nasionalis Dan Komunis
Memperoleh Keuntungan Masing-Masing 94-64 Kursi= 25 Kursi Dan 82-49= 48 Kursi
Dari Sini Terlihat Bahwa Pki Lah Yang Memperoleh Keuntungan Besar Dari Kebijakan
Presiden Soekarno .
Terhadap Perkembangan Politik Itu Pernah Ada Reaksi Ketidak Puasan Dari
Kalangann Partai-Partai Antaranya Pemimpin Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Pni .
Beberapa Tokoh Nu Pernah Menyatakan Keberatannya Terhadap Pembubaran Dpr Hasil
Pemilihan Umum Tahun 1955 Dan Mengancam Akan Menarik Pencalonan
Anggota-Anggotanya Untuk Dpr Gr , Akan Tetapi Setelah Ada Penambahan Kursi Untuk Nu , Sikap Merekapun Berubah Dan
Memberikan Kesempatan Kepada Presiden Soekarno Untuk Meneruskan Kebijakan Politiknya.
Namun Ro’is Aam , K.H Wahab Chasbullah Dan Nu Sesungguhnya Menolak Kabinet
Naskom Dan Menolak Kerja Sama Dengan Pki.Memang Dikalangan Partai-Partai
Terdapat Variasi Sikap Dan Pendapat,Yang Disebakan Tidak Adannya Kesatuan
Pendapat Dikangan Partai Sehingga Beberapa Tokoh Partai Menggabungkan Diri
Dalam Suatu Kelompok Yang Dinamakan Diri Liga Demokrasi Yang Menentang Dpr Gr.
Diketuai Oleh Imron Rosyadi Dari Nu , Parkindo , Partai Katolik , Liga Muslimin
, Psii , Dan Masyumi Pada Akhir Maret 1960 Liga Tersebut Mengeluarkan
Pernyataan Antaranya : Supaya Dibentuknya Dpr Yang Demokratis Dan
Konstitusional. Kegiatan Ini Berjalan Pada Saat Presidan Soekarno Diluar Negeri
Dan Terhenti Ketika Soekarna Balik Dari Perjalanannya Yang Didukung Oleh Pedana
Menteri Djuanda Selaku Pejabat Presidan Selama Presiden Berada Diluar Negeri
Dengan Sikap Toleran Karena Soekarno Melarang Liga Demokrasi .
Interaksi Tiga Kekuatan
Pada Perkembangan Selanjutnya , Kekuatan Politik Terpusat Ditangan
Presidan Dengan Tni Ad Dan Pki Disampingnya. Sehubungan Dengan
Strateginya’’menempel’’ Pada Presiden Soekarno , Pki Secara Sistematis Berusaha
Memperoleh Citra Sebagai Pancasilais Dan Menukung Kebijakan-Kebijakan Presiden
Yang Menguntungkan Pki. D.N. Aidit Mengatakan Melaksanakan Manipol Secara
Konsekuen Dalah Samahal Dengan Melaksanakan Program Pki.Ajaran Nasakom
(Nasionlis, Agama, Dan Komonis) Ciptaan Soekarno Dimanfaatkan Benar Oleh Pki
Karena Mendapat Tempat Sebagai Unsur Sah Dalam Konstelasi Politik Indonesia.
Dimana Kabinet Terbentuk Tanpa Unsur Komonis ,Tetapi Presiden Memberikan
Imbalan Pada Pki Kedudukan Dalam Mprs, Dprs,Dpr Gr, Dpa, Pengurus Besar Front
Nasional Serta Dalam Musyawara Pembantu Pimpinan Revolusi (Mprs). Tni Ad
Mensinyalir Adanya Tindakan-Tindakan Pengacauan Yang Dilakukan Pki Dimalam
Tepatnya Dijawa Tengah Melalui Lisan Dan Tulisan Melaporkan Perbuatan-Perbuatan
Serta Meminta Perhatian Presiden Soekarno Dengan Bukti-Bukti Pki Berencana
Mengadakan Pengacauan Disumatra Selatan,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan Dengan Berdasarkan Undang-Udang Keadaan
Bahaya Dipimpin Tni Ad Mengambil Tindakan Pengawasan Terhadap Pki . Dipusat
Harian Rakjat Dilarang Terbit, Dan Dikeluarkan Perintah Penangkapan D.N Aidit
Dan Kawan-Kawan Akan Tetapi Mereka Berhasil Melarikan Diri Dan Segala Kegiatan
Pki Ditingkat Daerah-Daerah Seperti Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan Dibekukan. Tindakan Pimpinan Tni Ad Tidak Mendapatkan Persetujuan Presiden Yang
Malahan Memerintahkan Agar Segala
Keputusan Dicabut Kembali.
Di September 1960 Diadakan Sidang Penguasan Perang Tertinggi (PERPERTI)
Dengan Pengusa Perang Daerah (PERPERDA) Se-Indonesia Di Istana Negara. Dalam
Sidang Ini TNI AD Dan Panglima Daerah
Mengingatkan Presiden Agar Jangan
Terlampau Percaya Atas Keloyalan PKI Baik Dalam Pertimbangan Ideologis Maupun
Atas Pengalaman Masa Lampau. Tetapi Presiden Soekarno Tetap Pada Kebijakan
Melarang Peperda Yang Mengambil Tindakan Politis Terhadap Pki.Sikap Menggayung
Komonis Dimanfaatkan Oleh Pki Dengan Meningkatkan Apa Yang Disebut ‘’Ofensif
Fobi’’,Anti-Nasakom Adalah Anti-Pancasila Dan Kontrarevolusioner Yang
Menganggap ‘’PKI Adalah Yang Palingprogresif Revolusioner’’ Dan Sebagainya.
Ekonomi-Keuangan
Seiring Dengan Perubahan Politik Menuju Demokrasi Terpimpin Maka
Ekonomipun Mengikuti Ekonomi Terpimpin.Dimana Ekonomi Indonesia Bersifat
Agraris Yang Lebih Kurang 80% Dari Penduduk Hidup Dalam Pertanian Ataupun
Perkebunan Dan Hasilnya Dijual Dan Diekspor Keluar Negeri Untuk Memperoleh Devisa
Atau Valuta Asing Guna Membeli Atau Mengimpor Berbagai Bahan Baku Dan Barang
Konsumsiyang Tidak Dapat Dihasilkan Di Indonesia, Sehingga Ekonomi Terpimpin
Merupakan Bagian Dari Demokrasi Terpimpin. Dimana Semua Aktivitas Ekonomi
Disentralisasikan Di Pusat Pemerintahan Sementara Daerah Merupakan Kepanjangan
Dari Pusat. Langkah Yang Ditempuh Pemerintah Untuk Menunjang Pembangunan
Ekonomi Adalah Sebagai Berikut:
1. Pembentukan
Badan Perencana Pembangunan Nasional
Untuk Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Di Bawah Kabinet Karya Maka
Dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) Pada Tanggal 15 Agustus 1959
Dipimpin Oleh Moh.Yamin Dengan Anggota Berjumlah 50 Orang.Tugas Depernas :
-
Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang
Pembangunan Nasional Yang Berencana
-
Menilai Penyelenggaraan Pembangunan
Hasil Yang Dicapai, Dalam Waktu 1 Tahun Depenas Berhasil Menyusun
Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan
Tahun 1961-1969 Yang Disetujui Oleh MPRS. Mengenai Masalah Pembangunan Terutama
Mengenai Perencanaan Dan Pembangunan Proyek Besar Dalam Bidang Industri Dan
Prasarana Tidak Dapat Berjalan Dengan Lancar Sesuai Harapan. 1963 Dewan
Perancang Nasional (Depernas) Diganti Dengan Nama Badan Perancang Pembangunan
Nasional (Bappenas) Yang Dipimpin Oleh Presiden Sukarno.
2. Penurunan
Nilai Uang
Tujuan Dilakukan
Devaluasi :
-
Guna Membendung Inflasi Yang Tetap Tinggi
-
Untuk
Mengurangi Jumlah Uang Yang Beredar Di Masyarakat
-
Meningkatkan Nilai Rupiah Sehingga Rakyat Kecil
Tidak Dirugikan.
Maka Pada Tanggal 25 Agustus 1959 Pemerintah Mengumumkan Keputusannya
Mengenai Penuruan Nilai Uang (Devaluasi), Yaitu Sebagai Berikut.
-
Uang Kertas Pecahan Bernilai Rp. 500 Menjadi Rp.
50
-
Uang Kertas Pecahan Bernilai Rp. 1.000 Menjadi
Rp. 100
-
Pembekuan Semua Simpanan Di Bank Yang Melebihi
Rp. 25.000
Tetapi Usaha Pemerintah Tersebut Tetap Tidak Mampu Mengatasi Kemerosotan
Ekonomi Yang Semakin Jauh, Terutama Perbaikan Dalam Bidang Moneter.Para
Pengusaha Daerah Di Seluruh Indonesia Tidak Mematuhi Sepenuhnya Ketentuan
Keuangan Tersebut.Pada Masa Pemotongan Nilai Uang Memang Berdampak Pada Harga
Barang Menjadi Murah Tetapi Tetap Saja Tidak Dapat Dibeli Oleh Rakyat Karena
Mereka Tidak Memiliki Uang.
3.
Kenaikan Laju Inflasi
v
Latar Belakang Meningkatnya Laju Inflasi :
a)
Penghasilan Negara Berupa Devisa Dan Penghasilan
Lainnya Mengalami Kemerosotan
b)
Nilai Mata Uang Rupiah Mengalami Kemerosotan
c)
Anggaran Belanja Mengalami Defisit Yang Semakin
Besar
d)
Pinjaman Luar Negeri Tidak Mampu Mengatasi
Masalah Yang Ada
e)
Upaya Likuidasi Semua Sektor Pemerintah Maupun
Swasta Guna Penghematan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja
Tidak Berhasil
f)
Penertiban Administrasi Dan Manajemen Perusahaan
Guna Mencapai Keseimbangan Keuangan Tak Memberikan Banyak Pengaruh
g)
Penyaluran Kredit Baru Pada Usaha-Usaha Yang
Dianggap Penting Bagi Kesejahteraan Rakyat Dan Pembangunan Mengalami Kegagalan.
v
Kegagalan-Kegagalan Tersebut Disebabkan Karena:
a)
Pemerintah Tidak Mempunyai Kemauan Politik Untuk
Menahan Diri Dalam Melakukan Pengeluaran.
b)
Pemerintah Menyelenggarakan Proyek-Proyek
Mercusuar Seperti Ganefo (Games Of The New Emerging Forces ) Dan Conefo
(Conference Of The New Emerging Forces) Yang Memaksa Pemerintah Untuk
Memperbesar Pengeluarannya Pada Setiap Tahunnya.
v
Dampak Yang Ditimbulkan :
-
Inflasi Semakin Bertambah Tinggi
-
Harga-Harga Semakin Bertambah Tinggi
-
Kehidupan Masyarakat Semakin Terjepit
-
Indonesia Pada Tahun 1961 Secara Terus Menerus
Harus Membiayai Kekeurangan Neraca Pembayaran Dari Cadangan Emas Dan Devisa
-
Ekspor Semakin Buruk Dan Pembatasan Impor Karena
Lemahnya Devisa.
-
1965, Cadangan Emas Dan Devisa Telah Habis
Bahkan Menunjukkan Saldo Negatif Sebesar Us$ 3 Juta Sebagai Dampak Politik
Konfrontasi Dengan Malaysia Dan Negara-Negara Barat.
v
Kebijakan Pemerintah :
-
Keadaan Defisit Negara Yang Semakin Meningkat
Ini Diakhiri Pemerintah Dengan Pencetakan Uang Baru Tanpa Perhitungan Matang.
Sehingga Menambah Berat Angka Inflasi.
-
13 Desember 1965 Pemerintah Mengambil Langkah
Devaluasi Dengan Menjadikan Uang Senilai Rp. 1000 Menjadi Rp. 1.
v
Dampaknya Dari Kebijakan Pemerintah Tersebut :
-
Uang Rupiah Baru Yang Seharusnya Bernilai 1000
Kali Lipat Uang Rupiah Lama Akan Tetapi Di Masyarakat Uang Rupiah Baru Hanya
Dihargai Sekitar 10 Kali Lipat Lebih Tinggi Dari Uang Rupiah Baru.
-
Tindakan Moneter Pemerintah Untuk Menekan Angka
Inflasi Malahan Menyebabkan Meningkatnya Angka Inflasi.
Perdadangan Dan Perkreditan Luar Negeri
Ekonomi Indonesia Bersifat Agraris Yang Lebih Kurang 80% Dari Penduduk
Hidup Dalam Pertanian Ataupun Perkebunan Dan Hasilnya Dijual Dan Diekspor
Keluar Negeri Untuk Memperoleh Devisa Atau Valuta Asing Guna Membeli Atau
Mengimpor Berbagai Bahan Baku Dan Barang Konsumsi Yang Tidak Dapat Dihasilkan
Di Indonesia. Oleh Karena Itu Untuk Dapat Mengimport Kebutuhan-Kebutuhan Dari
Luar Negeri Adalah Mutlak Dimana Neraca Perdagangan Kita Dengan Luar Negeri
Harus Mencapai Terms Of Trade Yang Menguntungkan Dan Jika Belum Tercapai Maka
Terpaksa Dicari Bantuan Atau Yang Disebut Kredit Luar Negeri Supaya Dapat
Membiayai Impor, Hal Ini Membawa Konsekuensi Yang Tidak Diingin Oleh Pemerintah
Yang Terpaksa Membuat Utang-Utang Di Luar Negeri. Dimana Kredit-Kredit Luar
Negeri Boleh Diterima Untuk Pembangunan Dan Perluasan Aparat Produksi Nasional
Sehingga Dapat Memperbesar Volume Komoditas Ekspor Guna Membayar Utang-Utang
Luar Negeri Dan Kepentingan Lainnya.Politik Ekonomi Terpimpin Sangat Rentan
Terhadap Bahaya Berupa Insolvensi Internsional Dari Suatu Negara Yang Dapat
Menarik Kedalam Suatu Blok, Fakta, Atau Lingkungan Pengaruh Diantara Nya
Peristiwa Konfrontasi Indonesia Terhadap Malaysia, Dan Bantuan Dari Rrc Pada
Indonesia Melalui Perdagangan Bilateralatas Dasar Government To Government (G
To G) RRC Mendapatkan Keuntungan Politik Dan Ekonomi Yang Tidak Sedikit. Contoh
Perdagangan Karet.
Transaksi Karet Yang Menggambarkan Transaksi-Transaksi Karet Rakyat
Indonesia Dengan Rrc Pada Hakikatnya Adalah Pembelian Bahan Baku Yang Murah
Oleh Rrc, Kemudian Dijual Kembali Sebagai Barang Jadi Yang Mahal Ke Indonesia
Yang Disebut Bantuan Luar Negeri Yang Hakikatnya Adalah Keuntungan Rrc Dari
Pembelian Karet Rakyat Indonesia , Kebijakan Perdagangan Dan Perkreditan Luar
Negeri Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Demokrasi Terpimpin Selama Tiga Tahun
Terakhir Telah Membawa Negara Indonesia Kedalam Lingkungan Pengaruh Politik Rrc
Sampai Titik Kulminasinya Dalam Pemberontakan G-30-S/PKI Dan Akibat Dari
Kebijakan Itu Utang Negara Semakin Meningkat Dan Sebaliknya Ekspor Menurun .
Dimana Utang Luar Negeri Dibayar Dengan Kredit Baru Atau Penangguhan Pembayaran
Yang Mengakibatkan Adanya Insolvensi Internasional.Oleh Karena Itu Sering
Terjadi Beberapa Negara Menyetop Impornya Ke Indonesia Karena Utang-Utang Tidak
Dibayar.
2.3 Pembebasan Irian Barat
Bentuk Perjuangan Alam Rangka Pembebesan Irian Barat : Di Bidang
Diplomasi, Konfrontasi Politik Dan Ekonomi Serta Bidang Militer .
Bidang Diplomasi
Ditempuh Guna Menunjukkan Niat Baik Indonesia Mandahulukan Cara Damai
Dalam Menyelesaikan Persengketaan.Perjuangan Tersebut Dilakukan Dengan
Perundingan Kbm 1949 Pasal 1 Tentang Penyerahan Kedaulatan Sepenuhnya Atas
Indonesia (Ris). Jalan Diplomasi Ini Sudah Dimulai Sejak 1950 Yang Selanjutnya
Dijadikan Program Oleh Setiap Cabinet Hingga Tahun 1960 Dalam Pidatonya Di
Depan Sidang Majelis Umum Pbb Yang Berjudul ‘’Membangun Dunia Kembali’’ Dimana
Presiden Soekarno Menegaskan Kembali Masalh Irian Yang Dirangkaikan Dengan
Masalah Imperialisme. Meskipun Selalu Mengalami Kegagalan Sebab Belanda Masih
Menguasai Irian Barat Bahkan Secara Sepihak Memasukkan Irian Barat Ke Dalam
Wilayah Kerajaan Belanda.
Bidang Militer
Dampak Dari Tindakan Konfrontasi Politik Dan Ekonomi Tersebut Maka Tahun
1961 Dalam Sidang Majelis Umum PBB Terjadi Perdebatan Mengenai Masalah Irian
Barat.Diputuskan Bahwa Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker Bersedia
Menjadi Penengah Dalam Perselisihan Antara Indonesia Dan Belanda. Bunker
Mengajukan Usul Yang Dikenal Dengan Rencana Bunker, Yaitu :
a)
Pemerintah Irian Barat Harus Diserahkan Kepada
Republik Indonesia.
b)
Setelah Sekian Tahun, Rakyat Irian Barat Harus
Diberi Kesempatan Untuk Menentukan Pendapat Apakah Tetap Dalam Negara Republik
Indonesia Atau Memisahkan Diri.
c)
Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Irian Barat
Akan Selesai Dalam Jangka Waktu Dua Tahun.
d)
Guna Menghindari Bentrokan Fisik Antara Pihak
Yang Bersengketa, Diadakan Pemerintah Peralihan Di Bawah Pengawasan Pbb Selama
Satu Tahun.
Indonesia Menyetujui Usul Itu Dengan Catatan Jangka Waktu Diperpendek.
Pihak Belanda Tidak Mengindahkan Usul Tersebut Bahkan Mengajukan Usul Untuk
Menyerahkan Irian Barat Di Bawah Pengawasan PBB. Selanjutnya PBB Membentuk
Negara Papua Dalam Jangka Waktu 16 Tahun.Jadi Belanda Tetap Tidak Ingin Irian
Barat Menjadi Bagian Dari Indonesia. Keinginan Belanda Tersebut Tampak Jelas
Ketika Tanpa Persetujuan PBB, Belanda Mendirikan Negara Papua, Lengkap Dengan
Bendera Dan Lagu Kebangsaan. Tindakan Belanda Tersebut Tidak Melemahkan
Semangat Bangsa Indonesia.Indonesia Menganggap Bahwa Sudah Saatnya Menempuh
Jalan Kekuatan Fisik (Militer).
v
Perjuangan Jalur Militer Ditempuh Dengan Tujuan
:
Menunjukkan Kesungguhan Indonesia Dalam Memperjuangankan Apa Pun Yang
Memang Menjadi Haknya:Menunjukkan Kesungguhan Dan Memperkuat PosisiIndonesia
,Menunjukkan Sikap Tidak Kenal Menyerah Dalam Merebut Irian Barat.
Operasi-Operasi Pembebasan Irian Jaya
Pada 17 Agustus 1960 Hubungan Diplomatik Dengan Belanda Diputuskan. Untuk
Meningkatkan Perjuangan Dewan Pertahanan Nasional Merumuskan Trikora (Tri
Komando Rakyat) Dikepalai Oleh Soerkarno Pada 19 Desember 1961 Di Yokyakarta,
Dimana Dalam Rapat Dewan Pertahanan Nasional Bersama Organisasi Gabungan Kepala
Staf Serta Komando Tertinggi Pembebasab Irian Barat Memutuskan:
a)
Membentuk Provinsi Irian Barat Gaya Baru Dengan
Putra Irian Sebagai Gubernurnya
b)
Membentuk Komando Mandala Yang Langsung Memimpin
Kesatuan Abri Dalam Tugas Merebut Irian Barat
Sesuai Dengan Perkembangan Situasi, Trikora Dijelaskan Dengan Intruksi
Panglima Besra Komando Tertinggi
Pembebasan Iriyan Barat No. 1 Kepada Panglima Mandala Yang Isinya :
a)
Merencanakan, Mempersiapkan, Menyelenggarakan
Operasi-Operasi Militer Yang Bertujuan Mengembalikan Wilayah Propinsi Irian
Barat Kedalam Kekuasaan Negara RI
b)
Mengembangkan Situasi Diwilayah Propinsi Irian
Barat Dengan Tujuan :
§
Sesuai Dengan Taraf-Taraf Perjuangan Dibidang
Diplomasi
§
Supaya Dalam Waktu Yang Sesingkat-Singkatnya
Diwilayah Propinsi Irian Barat Dapat Secara De Fakto Diciptakannya
Daerah-Daerah Bebas Atau Didudukkan Unsure Kekuasaan Atau Pemerintah RI.
Panglima Mandala Menyusun Strategi Untuk Melaksanakan Instruksi Itu Yang
Dikenal Dengan ‘’Strategi Panglima Mandala’’ Dengan Perhitungan Dari Semua
Aspek Dan Kemampuan Angkatan Bersenjata Pada Umumnya Berdasarkan Telaahan
Gabungan Kepala Staf Maka Disusun Rencana Tugas Sebagai Berikut:
a)
Akhir 1962 Dimana Fase Jalan Infltrasi Yaitu
Memasukan 10 Kompi Disekitar Sasaran Demi Tercitanya Daerah Bebas De Facto Yang
Tidak Dapat Dihancurkan Secara Bagian Demi Bagian Oleh Musuh Dengan Mendudukkan
Dan Mengembangkan Penguasaan Wilayah Deng Mengikut Sertakan Rakyat Irian Barat.
b)
Melalui Fase Ini Eksploitasi Dengan Mengadakan
Serangan Terbuka Terhadap Induk Militer Lawan Melalui Pendudukkan Semua Pos-Pos
Pertahanan Musuh Yang Penting.
c)
Fase Konsolidasi Dengan Mendudukkan Kekuasaan Ri
Secara Mutlak Diseluruh Irian Barat Baik Laut Maupun Udara Dan Darat Melalui
Operasi-Operasi Seperti : Operasi Jaya Wijaya, Operasi Benteng Ketaton Dengan
Menerjunkan Tim Garuda Merah Disekitar Fakfa Dan Garuda Putih Di Sekitar
Kaimana, Operasi Serigala Mendaratkan Pasukannya Di Sekitar Sorong Dan
Teminabuan, Pasukan Detasemen Pelopor Brigade Mobil Polisi Pada Tanggal 15 Mei Disekitar
Fakfak,Operasi Naga Menerjunkan 214 Orang Dan Dilanjutkan 1 Agustus 1962 Yang
Bertugas Untuk Memperkuat Kesatuan Yang Telah Terlebih Dahulu Didratkan Terdiri
Atas Pasukan Elang, Pasukan Gagak, Pasukan Alap-Alap, Yang Diterjunkan Ada Yang
Disorong , Kaimana, Dan Marauke ,
Melalui Laut Detasemen Pelopor 1232 Brimob Menyusul Pasukan Raiders Dari Kodam
XV Dengan Sasaran Pendaratan Pulau Misool.
2.4 Politik Luar Negeri Mercu-Suar Dan Konfrontasi
Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa
Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh
dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan
spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang
terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang
sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces)
yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan
bagi delegasi asing.
Landasan Politik Luar Negeri Demokrasi Terpimpin Republik Indonesia
Sebagai Berikut:
a)
Undang-Undang Dasar 1945
b)
Amanat Presiden Atau Panglima Tertinggi Angkatan
Perang Pada 17 Agustus 1959 Yang Berjudul ‘’Penemuan Kembali Revolusi Kita’’
Dan Yang Terkenal Sebagai ‘’Manifesto Politik Republik Indonesia’’.
c)
Amanat Presiden 17 Agustus 1960 Yang Dikenal
Dengan ‘’Jalan Revolusi Kita’’ Melalui Ketetapan Mprs No 1/Mprs/1960 Pada 9
November 1960 Telah Dijadikan ‘’Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik
Indonesia.
d)
Pidato Presiden 30 September 1960 Di Muka Sidang
Majelis Umum PBB Yang Berjudul ‘’To Buid The World Anew’’ (Membangun Dunia
Kembali).
Dimana Pada Awalnya,
Politik Luar Negeri Indonesia Adalah Politik Bebas Aktif Sesuai Yang Mengabdi
Pada Kepentingan Nasional. Bebas Yang
Berarti
Tidak Memihak Salah Satu Blok (Barat-Timur), Sedangkan Aktif Berarti Ikut Memelihara Perdamaian Dunia. Pada Masa
Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan Politik Luar Negeri Condong Mendekati
Negara-Negara Blok Timur Dan Konfrontasi Terhadap Negara-Negara Blok Barat.
Perubahan Arah Ini Disebabkan Oleh
§
Faktor Dalam Negeri : Dominasi PKI Dalam Kehidupan Politik
§
Faktor Luar Negeri :Sikap Negara-Negara Barat Yang
Kurang Simpati Dan Tidak Mendukung Terhadap Perjuangan Bangsa Indonesia.
Terjadi Penyimpangan Dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif Yang Menjadi
Cenderung Condong Pada Salah Satu Poros. Saat Itu Indonesia Memberlakukan
Politik Konfrontasi Yang Lebih Mengarah Pada Negara-Negara Kapitalis Seperti
Negara Eropa Barat Dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi Tersebut Dilandasi
Oleh Pandangan Tentang Nefo (New Emerging Forces) Dan Oldefo (Old Established Forces)
Nefo Merupakan Kekuatan Baru Yang
Sedang Muncul Yaitu Negara-Negara Progresif Revolusioner (Termasuk Indonesia
Dan Negara-Negara Komunis Umumnya) Yang Anti Imperialisme Dan Kolonialisme.
Oldefo Merupakan
Kekuatan Lama Yang Telah Mapan Yakni Negara-Negara Kapitalis Yang Neokolonialis
Dan Imperialis (Nekolim).
Untuk Mewujudkan Nefo Maka Dibentuk Poros Jakarta-Phnom
Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya Ruang Gerak Indonesia Di Forum
Internasional Menjadi Sempit Sebab Hanya Berpedoman Ke Negara-Negara Komunis.
Ø Indonesia Dalam
Gerakan Non-Blok
Politik Bebas Dan Aktif Indonesia Bukanlah Suatu Pulitik Netralisme Dan
Dalam Hubungannya Dengan Non-Alignment . Indonesia Berpendirian Bahwa Politik
Alignment Juga Bukan Politik Netralisme Dimana Pada Dasrnya Non Alignment Itu
Aktif Dan Diplomasi Indonesia Senantiasa Diarahkan Pada Posisi Subjek Dan Bukan
Sebagai Objek Dalam Pergolakan Politik Internasional .Gerakan Non-Blok Merupakan
Gerakan Persaudaraan Negara-Negara Asia-Afrika Yang Kehidupan Politiknya Tidak
Terpengaruh Oleh Blok Barat Maupun Blok Timur.Gerakan Ini Memusatkan
Perjuangannya Pada Gerakan Kemerdekaan Bangsa-Bangsa Asia-Afrika Dan Mencegah
Perluasan Perang Dingin. Keterlibatan Indonesia Dalam GNB Menunjukkan Bahwa Kehidupan Politik Indonesia Di
Dunia Sudah Cukup Maju. GNB Merupakan Gerakan
Yang Bebas Mendukung Perdamaian Dunia Dan Kemanusiaan. Bagi Indonesia, GNB Merupakan Pancaran Dan Revitalisasi Dari UUD1945 Baik Dalam Skala Nasional Dan Internasional Yang Melahirkan KAA.
Ø Konfrontasi Terhadap Malaysia
Pertarungan
Hegemoni Dan Ideology Antara Blok Barat Dan Timur Di Asia Tenggara Menjdi Latar
Belakang Lahirnya Gagasan Pembentukan Negara Federasi Malaysia , Pada 27 Mei
1961 Disingapura Melalui Tengku Abdul Ranchman Putu Dari Pedana Menteri
Federasi Malaysia Atau Malaya Melontarkan Gagasan Membentukan Negara
Barudihadapan Fereign Journalist Association. Dimana Negara Baru Itu Meliputi
Malaya, Singapura, Serawak Dan Sabah. Indonesia Juga
Menjalankan Politik Konfrontasi Dengan Malaysia. Hal Ini Disebabkan Karena
Pemerintah Tidak Setuju Dengan Pembentukan Negara Federasi Malaysia Yang
Dianggap Sebagai Proyek Neokolonialisme Inggris Yang Membahayakan Indonesia Dan
Negara-Negara Blok Nefo.Dalam Rangka Konfrontasi Tersebut Presiden Mengumumkan
Dwi Komando Rakyat (Dwikora) Pada Tanggal 3 Mei 1964, Yang Isinya Sebagai
Berikut.
§
Perhebatan Ketahanan Revolusi Indonesia.
§
Bantu Perjuangan Rakyat Malaysia Untuk Membebaskan
Diri Dari Nekolim Inggris.
§
Pelaksanaan Dwikora Dengan Mengirimkan Sukarelawan
Ke Malaysia Timur Dan Barat Menunjukkan Adanya Campur Tanggan Indonesia Pada
Masalah Dalam Negeri Malaysia.
2.5 Ofensif PKI dan Sekutu-Sekutunya
Ø Ofensif Untuk Menguasai Massa Buruh Dan Tani
PKI Dalam Usahanya Menguasai Buruh, PKI Mempunyai Keuntungan Karena
Merupakan Salah Satu Patai Tertu Dan Berpengalaman Dalam Memimpin Aksi-Aksi
Buruh, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Federasi Organisasi
Buruh Yang Efektif. Sejak Tahun 1961, Pki Melaksanakan Penyempurnaan System
Organisasi Sobsi Melalui Plan (Rencana) Tiga Tahun. Mulai 1950-an PKI
Mengadakan Penggalangan Kekuatan Massa Didesa-Desa Dan Karena Peran Mereka Yang
Tidak Dapat Diabaikan Dengan Pertimbangan Penduduk Pedesaan 80% Dari Penduduk
Indonesia. Desa Merupakan Sumber Tenaga , Sumber Bahan Keperluan Hidup Dan
Pangkalan Revolusi Atau Pangkalan Tempat Bertahan Dari Serangan Kaum
Kontrarevolusi. Dengan Mempelajari Psikologi Para Petani Didesa-Desa, Pemimpin
PKI Berusaha Mengetahui Keluh Kesah Dan Keinginan Para Petani, PKI Mengadakan
Gerakan Turun Kebawah Atau Turba Dengan Mengirimkan 4.000-5.000 Kader
Didesa-Desa Di Jawa Barat Untuk Menjalankan Asi Tiga Sama,Sama Tinggal, Sama
Makan, Dan Sama Bekerja’’ Dengan Para Petani . PKI Menyusun Satu Manual (Buku
Pegangan) Yang Berisi Cara-Cara Mendekati Para Petani Didesa-Desa.
PKI Memulai Infiltrasinya Terhadap Tubuh Barisan Tani Indonesia(BTI) Yang
Dipimpin Sadjarwo Dari PNI Dengan Slogan Yaitu ‘’Tanah Kaum Tani’’ Dan PKI
Berhasil Menjadikan BTI 100% Menjadi Ormas PKI .
Ø Ofensif Untuk Menguasai Partai Politik Dan Massa
Usaha PKI Menginfiltrasi PNI Mulai Berhasil Yang Terbukti Bahwa Sejak
Tahun 1959 , PNI Mengubah Pengertian Mahaenisme Menjadi ‘’Marxisme’’ Yang
Diterpkan Dalm Kondisi Indonesia Dan Sejak Itu Pula PNI Menempuh Garis Politik
Radikal Kiri Anti-Amerika Yang Sudah Barang Tentu Disokong Dan Didukung Dengan
Penuh Semangat Oleh PKI. Beberapa Tokoh PNI Sadar Bahwa Perubahan Pengertian
Marhaenisme Itu Dimanfaatkan Oleh PKI. Setelah tahun 1959 PNI menonjolkan
identitas baru bagi PNI dengan predikat atau sebutan marhaenis dibelakang nama
partai dan ormasnya, seperti PNI / Front Marhaenis, pemuda marhaenis, wanita
marhaenis, nelayan marhaenis, buruh marhaenis dan seterusnya dengan dipengaruhi
oleh kader-kader komunis dari PKI dalam tubuh PNI di jawa tengah dan jawa barat
seperti boyolali, klaten, jengol, kanigoro, cilacap dan seterusnya,
Begitu Juga Penyusupan PKI Di Tubuh Partindo Dalam Segala Kegiatan Dan
Program Ada Campur Tangan PKI Yang 75% Dari Dewan Pemimpin Pengurus Pusatnya
Adalah Orang-Orang Komunis Berbaju Partindo. Selain Itu Juga Persatuan Guru
Republic Indonesia (PGRI) Adalah Satu-Satunya Organisasi Yang Anggotanya Guru
Sekolah Dasar, Guru-Guru Sekolah Lanjutan Pertama , Guru-Guru Sekolah Menengah
Lanjutan Atas Dan Sebagainya Yang Tersebar Luas Diseluruh Pelosok Desa-Desa Dan
Menjadi Incaran PKI Untuk Infiltrasi Dan Dikuasai Seperti Ormas-Ormas Terdahulu
IPPI ,BTI ,Gerwani , Yang Semulanya Bukanlah Organisasi Massa PKI . Ketika
Usaha Penguasaan PKI Tidak Behasil Terhadap PGRI, Maka PKI Mendirikan PGRI
Tandingan Ditahun 1963 Dengan Nama ‘’ PGRI-NV’’(PGRI Non-Vaksentral) Dibawah
Pimpinan Subandri Dan Muljono. Sampai Dibubarkannya Setelah Pemberontakan
G-30-S/PKI, PGRI Non-Vaksentral Kurang Berhasil Mendapat Dukungan Dibandingkan
PGRI Asli Nya Namun Disebagian Daerah Terutama Di Luar Pulau Jawa Sempat
Mendapatkan Dukungan Dari Kalangan Guru-Guru Sekolah Dasar Dari Desa-Desa Yang
Juga Banyak Terlibat Secara Organisasitoris Dengan Organisasi Massa PKI Ini.
Ø
Ofensif Dibidang Pertahanan-Keamanan
Menurut Keterangan Njono, Paris
Pardede, Maupun Sudisman Dalam Sidang Mahmilub, Hanya Aidit Yang Diberikan
Kekuasaan Oleh Politburo Untuk Menentukan Dan Melakukan Segala Sesuatu Yang
Berhubungan ABRI, Dalam Hal Ini Membina Abri Ternyata Aidit Dibantu Oleh Sebuah
Biro Khusus. Dimana Biro Ini Tidak Tercantumkan Dalam Konstitusi Partai Yang
Berarti Tidak Konstitusional Dan Menjadi Alat Kerja (Aparat) Aidit Serta
Memainkan Peranan Penting Seperti Dalam Pelaksanaan Pemberontakan G-30-S/PKI.
Dengan Dimasukkanya Golongan Prajurit Menjadi Soko Guru PKI Bersama Buruh Dan
Tani Adalah Perkembangan Baru Bagi Strategi PKI Dan Aidit Menyadari Bahwa Suatu
Revolusi Social Dan Politik Tidakkan Sukses Tanpa Diikut Sertakannya Golongan
Prajurit Termasuk ABRI , Pembinaan Bertujuan Untuk Mem-PKI-Kan Orang-Orang Yang
Dibina Dalam Hal Ini Anggota-Anggota ABRI Dan Dalam Prakteknya Tidak Harus
Terjadi Proses Pengomunisan Tetapi Cukup Menjadi Simpatisan Saja.
Cara Mencari Hubungan Dengan Anggota
PKI Ialah Melalui Kenalan Lewat Kerabat Untuk Mendapatkan Informasi Yang Diperlukan
Dan Juga Supaya Anggota-Anggota ABRI Tidak Apriori Terhadap PKI Setidaknya
Dapat Diajak Kerja Sama Dan Tidak Memusuhi PKI. Dari Bukti-Bukti Yang Ada
Ternyata PKI Telah Banyak Menyusup Kelingkungan Angkatan Bersenjata RI
,Walaupun Intensitasnya Berbeda-Beda, Seperti Ikatan Bintara Angkatan Laut
(IBAL) Dan Dalam Angkatn Darat Hampir Semua Kodam Telah Disusupinya, Karena
Mereka Merupakan Saran Utama Yang Dianggap Sebagai Penghalang. Akbat Infiltrsi
PKI Kedalam Tubuh ABRI Adalah Timbulnya Pengkhianatan Terhadap Ideology Negara
Pancasila Serta Pengingkaran Terhadap Saptamarga Dan Sumpah Prajurit Yang
Dikarnakan Mereka Menilai Komunisme Lebih Tinggi Dari Pada Displin Sebagi
Prajurit TNI. Secara Diam-Diam Dan Dengan Bantuan Oknum ABRI, PKI Tetap
Melaksanakan Keinginannya , Sesudah Kudeta G-30-S/PKI Diketahui Bahwa PKI Telah
Melakukan Latihan-Latihan Militer Bagi Anggota Pemuda Rakyat Dan Gerwani
Dilubang Buaya, Sebagi Persiapan Perebutan Kekuasaan.
2.6 Pendidikan, Komunikasi Massa Dan Budaya
Ø Pendidikan
Murid-Murid
Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas Pada Tahun 1950
Mulai Melimpah Dan Semuanya Mengharapkan Bias Menjadi Mahasiswa , Meraka Ini
Adalah Pruduk Pertama Dari System Pendidikan Setelah Merdeka. Eksplosi Dibidang
Pendidikan Tinggi Memerlukan Kebijakan Baru Untuk, Sehingga Tejadilah Perluasan
Secara Horizontal Maupun Vertical Dari Perguruan Tinggi. Universitas Baru
Didirikan Ditiap Ibu Kota Provinsi, Sebagiab Karna Alasan Politik Psiklogis
Untuk Menyalurkan Kebanggaan Daerah. Untuk Menampung Eksplosi Murid-Murid
Lulusan Pesantren Serta Untuk Memenuhi Keinginnan Golongan Islam Maka Didirikan
Institute Agama Islam Negeri (IAIN). Untuk Menampung Keinginan Umat Kristen
Protestan Dan Katolik Maka Didirikannya Sekolah Tinggi Theologia Serta
Seminari-Siminari,Juga Didirikannya Perguruan Tinggi Islam Indonesia (UII)
Diyogyakarta , Universitas Kristen Indonesia (UKI) Serta Universita Katholik
Atmajaya.
Sejak 1959
Dibawah Menteri P Dan K Prof. Dr. Prijono Disusun Suatu Rencana Pengajaran Yang
Disebut Sapta Usaha Tama Yang Terdiri Dari Tujuh Ketentuan Meliputi
Usaha-Usaha:
§
Penertipan Aparatur Dan Usaha-Usaha Departemen P
Dan K
§
Meningkatkan Seni Dan Olahraga
§
Mengharuskan Usaha Halaman
§
Mewajibkan Usaha-Usaha Koperasi
§
Mengadakan Kelas Masyarakat
§
Membentuk Regu Kerja Dikalangan SLTP/SLTA Dan
Unversitas
Adanya
Perpecahan Dalam PGRI Menjadi PGRI Non-Vaksentral Yang Diketuai Oleh Sunandri
Itu Bertepatan Waktunya Dengan Dilancarkannya Pancasila Dan Pancawardhana Atau
Lima Pokok Perkembangan Yang Dijabarkan Sebagai Berikut:
§
Perkembangan Cinta Bangsa Dan Tanah Air, Moral
Nasional Atau Internasionla Atau Keagamaan
§
Perkembangan Intelegensi
§
Perkembangan Nasional Artistic Atau Rasa
Keharusan Dan Keindahan Lahir Batin
§
Pekembangan Keprigelan (Kerajinan Tangan)
§
Perkembangan Jasmanin
Dengan Kondisi
Politik Kenegaran Kala Itu Presiden Soekarno Ingin Menjadikan Olahraga Sebagai
Instrum Revolusi Pembangunanan Yang Multikompleks Baik Dalam Maupun Di Luar
Negeri.Sehubungan Dengan Itu Maka Dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun
1962 Tentang Pembentukan Departemen Olahraga(Depora) Yang Mengatur,
Mengoordinasikan , Mengawasi, Membimbing Dan Menyelenggarakan Kegiatan Olah Raga Termasuk Mendirikan Jasmani
Disekolah Dan Perguruan Tinggi.
Ø
Komunikasi
Massa
Surat Kabar Dan
Majalah Tidak Bersedia ‘’Menari “ Dengan Irima Demokrasi Terpimpin Harus
Menyingkir Dan Tersingkir Dikarnakan Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Ijin
Terbit Dan Surat Tjetak (SIT) Diperketat Sejak 1960 Dan Jika Menentang Dominasi
PKI Akan Dicabut SIT-Nya Diantara Lain: Haraian Pedoman, Nusantara, Keng Po
,Pos Indonesia Dan Star Weeky. Melalui Harian Rakyat , Surat Kabar Resminya
Pemimpin PKI Memimpin Kampanye Agitasi Dan Propaganda Untuk Menghitamkan Dan
Bahkan Menyingkirkan Lawan-Lawan Politiknya . Makin Sedikitnya Pers Pancasilais
Yang Masih Hidup, Menggambarkan Betapa Merajalelanya Surat Kabar PKI Seperti
Harian Rakyat, Bintang Timur, Dan Warta Bhakti dan PKI Menerbitkan Surat Kabar
Berkala Lainnya Seperti : Bintang Timur, Mingguan Spot , Harian Rakyat
Mingguan, Zaman Baru, Dan Surat Kabar
Yang Diselenggarakan CDB.
Ø
Kehidupan
Budaya
Peristiwa Yang
Paling Diingat Oleh Masyarakat Pada Bidang Budaya Adalah Hebbohnya Mengenai
Manifes Kebudayaan Dan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI).Manifest Kebudayaan
Yang Dikenal Dengan Singkatan Peyoratif Yang Dilemparkan Oleh PKI Kepadanya,
Yakni ‘’Manikebu” Dikenang Sampai Sekarang.Sesungguh Isi Manifest Kebudayaan
Itu Tidaklah Baru Atau Luar Biasa , Yang Diungkapkan Adalah Konsepsi Humanism
Universal Yang Timbul Dalam Masyarakat Liberal, Di Eropa Barat Yang Menekankan
Kebebasan Individu Untuk Berkarya Secara Kreatif.
Propaganda
PKI Yang Hebat Itu Bukan Sedikit Mempengaruhi Massa.Serangan Terhadap
Pendukung-Pendukung Manifest Kebudayaan Dan KKPI Tidak Henti-Hentinya Dalam
Harian, Pidato, Tokoh-Tokoh PKI / Lekra, Dan Juga Dalam Tindakan Aksi Politik.
D.N. Aidit Sebagi Wakil Ketua MPRS/Menteri Koordinator, Antara Lain Menyebutkan
Manikebu Yang Menentang Naskom, Agar Rakyat Mengungkapkan Kemunafikan Mereka. Melalui
Pencetus Utama Manifest Kebudayaan H.B. Jassin, Wiratmo Sukito Dan Trisno
Sumardjo, Merasakan Bahwa Mereka Harus Membuat
Pernyataan Berkenaan Dengan Pemerintah Pelarangan Dari Peresiden
Soekarno Untuk Menjelaskan Posisi Manifest Kebudayan Dan Membersihkan Diri
Mereka Dan Lain-Lain Penyokong Manifes Kebudayaan Dari Aksi-Aksi Massa Yang
Digerakkan Oleh PKI.
BAB
III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia,
yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.Pada
bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan
konstitusi di bawah dekrit presiden.
Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan
PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen
kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi
yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi
terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
3.2 Saran
Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat
kekurangan baik dari segi penulisan maupun materi, sehingga penulis
mengharapkan saran dan kritikan dari rekan-rekan mahasiswa yang sifatnya
membangun untuk kesempurnaan makalah yang selanjutnya.
DAFTAR
PUSTAKA
Sejarah Nasional Indonesia VI/Marwati Djoened
Poesponegoro:Nugroho,-Cet.2- Edisi Pemutakhiran, -Jakarta: Balai Pustaka,2008